Prabowo: Bayi Baru Lahir Berutang Rp 7 Juta

KUNINGAN — Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto mempersilahkan semua rakyat Indonesia mencermati fakta bantuan langsung tunai (BLT) tak dianggarkan lagi di 2010. Dia pun mengingatkan bahwa BLT dibagikan kepada masyarakat dengan sumber dana dari utang luar negeri. Saat ini, setiap bayi yang baru lahir di Indonesia, ujar dia, sudah langsung menanggung utang rata-rata Rp 7 juta. Menurut Prabowo, Pemerintah tidak punya strategi ekonomi.

”Menteri Keuangan baru saja mengumumkan BLT tidak ada lagi di 2010. Jadi, rupanya BLT ini hanya untuk pemilu,” ujar Prabowo di depan ratusan tokoh dan warga Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (20/6). Menurut dia, rakyat harus tahu mengenai fakta ini.

Prabowo pun mengemukakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah mengumumkan bahwa Rp 600-an triliun dari Rp 1.000-an triliun APBN Indonesia dinyatakan disclaimer, alias tak bisa dinilai. BPK pun menyatakan Rp 29 triliun dari APBN tidak jelas penggunaannya untuk apa.

Dari BPK pula, ujar Prabowo, bisa diketahui bahwa sumber dana BLT dan PNPM adalah utang luar negeri. Menurut dia, hal ini berbahaya bagi masa depan Indonesia. Karena utang yang diambil Pemerintah bukan untuk pembangunan dan investasi, tetapi dibagi-bagikan begitu saja melalui program seperti BLT. ”Setiap bayi lahir di Indonesia, sudah punya utang rata-rata Rp 7 juta,” tegas dia.

Karena itu, menurut Prabowo dilihat dari kondisi yang ada, Pemerintah sekarang tidak punya strategi ekonomi. Salah satu indikatornya adalah kebocoran uang rakyat rata-rata Rp 200 triliun yang lari ke luar negeri. Juga fakta kekayaan hanya bisa dinikmati segelintir orang Indonesia.

Prabowo menegaskan jika dia dan Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai pemimpin nasional, yang pertama mereka lakukan adalah menghentikan aliran dana keluar negeri. Semua potensi kekayaan alam Indonesia akan diupayakan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan mayoritas Indonesia, termasuk menyerap tenaga kerja Indonesia.

”Ini bukan angin surga atau janji kosong. Kami sudah punya hitungannya,” tegas Prabowo. Salah satunya, dengan memanfaatkan 59 juta hektar lahan menganggur - berdasarkan data BPS - yang bisa menjadi sumber pangan dan energi Indonesia.

Misalnya, sebut Prabowo, dengan menanam aren. Selain pasti menyerap tenaga kerja dalam jumlah melimpah, dari seteiap hektar tanaman aren bisa didapatkan 20 ton etanol. ”Kolombia dan Tanzania sudah mulai gerakan menanam aren, dengan bibit dari Sulawesi Utara. Brazil juga sudah mulai melakukan penelitian aren. Pemerintah kita malah tidak berbuat apa-apa dengan kekayaan alam kita,” kata Prabowo.

Ekonomi kerakyatan, tegas Prabowo, pada intinya adalah mewujudkan kesejahteraan untuk mayoritas rakyat Indonesia. ”Kalau ada yang bilang ekonomi kerakyatan tidak pernah ada di buku, atau tak pernah dipelajari selama belajar ekonomi 40 tahun, berarti dia tidak pernah baca tentang Bung Karno, Bung Hatta, atau UUD 1945,” kecam dia.

Prabowo mempersilahkan saja jika rakyat Indonesia tetap menginginkan Pemerintah yang sekarang berkuasa melanjutkan kekuasaannya. ”Silahkan saja. Kita ketemu lima tahun lagi. Saya berani meramal, kalau dilanjutkan (sistem yang sekarang) maka yang kaya itu-itu saja,” tegas dia.

Pilihannya, tegas Prabowo, adalah melanjutkan Indonesia tetap miskin dan tak terhormat di mata dunia, atau melakukan perubahan. ”Strategi yang kami tawarkan adalah kemandirian. Kemampuan ada, kekayaan ada, sekarang tinggal kemauan, kehendak politik. Dan itu ditentukan 8 Juli 2009,” tegas dia.

Prabowo mengutip ajaran agama, bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum itu tak mengubah nasibnya sendiri. Menurut dia, 8 Juli adalah saatnya rakyat bicara, bangkit, dan merebut kedaulatan, dengan memilih pemimpin yang menawarkan strategi kesejahteraan bagi mayoritas rakyat Indonesia.

Puti Guntur Soekarnoputra yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan perjuangan ekonomi kerakyatan adalah perjuangan ideologi. ”Persoalan kemandirian, ekonomi rakyat, berdikari, dan karakter bangsa, adalah perjuangan ideologi,” tegas dia. [Republika online, 21/06/2009]