MILF Libatkan Empat Negara Untuk Wujudkan Perdamaian di Mindanao
Perundingan antara kelompok islamis di Philipina, Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan pemerintah negeri itu akan memasuki babak baru dengan melibatkan empat negara selain Malaysia yang selama ini menjadi mediator perundingan antara keduanya.
Dalam pernyataannya, MILF mengatakan bahwa pihaknya mengundang negara Turki, Arab Saudi, Jepang dan Inggris untuk menjadi bagian dari International Contact Group (ICG) yang akan memberikan jaminan pada seluruh hasil proses perundingan antara MILF dengan pemerintah Philipina.
Dari empat negara itu, menurut MILF, hanya Turki, Jepang dan Inggris yang menunjukkan sinyal positif untuk dilibatkan dalam perundingan tersebut. Sedangkan Arab Saudi belum memberikan respon atas permintaan MILF yang disampaikan melalui dubes Saudi di Manila.
Wakil Ketua MILF, Ghazali Jafaar yang juga berperan sebagai juru runding kelompoknya mengatakan, MILF juga sedang mengkaji tawaran pemerintah Iran yang ingin membantu negosiasi perdamaian di Mindanao. Tawaran itu disampaikan oleh Menlu Iran, Manouchehr Mottaki saat berkunjung ke Manila tanggal 18 November lalu. Pada pimpinan sekretariat tim panel perdamaian MILF, Jun Mantawil, Mottaki mengatakan bahwa Iran siap membantu Philipinan dalam mewujudkan perdamaian di Mindanao, yang menjadi basis komunitas Muslim di Philipina.
Menanggapi tawaran Iran, Mantawil mengatakan bahwa dukungan dunia internasional terhadap proses perdamaian antara MILF dengan Philipina yang sudah berlangsung selama lebih dari 13 tahun, semakin meningkat.
Selama ini, negara Malaysia yang menjadi fasilitator perundingan damai itu. Perundingan antara MILF dan pemerintah Philipinan kembali buntu setelah penandatanganan Memorandum of Agreement on Ancestral Domain (MoA-AD) yang memicu kontroversi terutama dari komunitas Katolik di Mindanao.
Tapi bulan Oktober kemarin, pemerintah Philipina dan MILF menyatakan bahwa mereka siap untuk memulai perundingan baru di Malaysia dan mereka sedang menunggu jawabab dari pemerintah Malaysia tentang hal tersebut.
Pertikaian antara kelompok islamis dengan pemerintah di Philipina memanas setelah upaya perdamaian lewat meja perundingan berkali-kali menemui kegagalan. Saat ini, jumlah komunitas Muslim di negeri itu sekitar 12 juta jiwa dari 90 juta total penduduk Philipina yang mayoritas beragama Katolik.
Komunitas Muslim di negara kepulauan yang terletak di sebelah barat Samudera Pasifik itu sudah ada sejak abad ke-13, atau sekitar 200 tahun sebelum datangnya kelompok masyarakat Kristen. Antara tahun 1450 dan 1515, berdiri dua kerajaan besar Muslim di Philipina yaitu di Sulu dan Mindanao. (ln/wb/ermslm)
Dalam pernyataannya, MILF mengatakan bahwa pihaknya mengundang negara Turki, Arab Saudi, Jepang dan Inggris untuk menjadi bagian dari International Contact Group (ICG) yang akan memberikan jaminan pada seluruh hasil proses perundingan antara MILF dengan pemerintah Philipina.
Dari empat negara itu, menurut MILF, hanya Turki, Jepang dan Inggris yang menunjukkan sinyal positif untuk dilibatkan dalam perundingan tersebut. Sedangkan Arab Saudi belum memberikan respon atas permintaan MILF yang disampaikan melalui dubes Saudi di Manila.
Wakil Ketua MILF, Ghazali Jafaar yang juga berperan sebagai juru runding kelompoknya mengatakan, MILF juga sedang mengkaji tawaran pemerintah Iran yang ingin membantu negosiasi perdamaian di Mindanao. Tawaran itu disampaikan oleh Menlu Iran, Manouchehr Mottaki saat berkunjung ke Manila tanggal 18 November lalu. Pada pimpinan sekretariat tim panel perdamaian MILF, Jun Mantawil, Mottaki mengatakan bahwa Iran siap membantu Philipinan dalam mewujudkan perdamaian di Mindanao, yang menjadi basis komunitas Muslim di Philipina.
Menanggapi tawaran Iran, Mantawil mengatakan bahwa dukungan dunia internasional terhadap proses perdamaian antara MILF dengan Philipina yang sudah berlangsung selama lebih dari 13 tahun, semakin meningkat.
Selama ini, negara Malaysia yang menjadi fasilitator perundingan damai itu. Perundingan antara MILF dan pemerintah Philipinan kembali buntu setelah penandatanganan Memorandum of Agreement on Ancestral Domain (MoA-AD) yang memicu kontroversi terutama dari komunitas Katolik di Mindanao.
Tapi bulan Oktober kemarin, pemerintah Philipina dan MILF menyatakan bahwa mereka siap untuk memulai perundingan baru di Malaysia dan mereka sedang menunggu jawabab dari pemerintah Malaysia tentang hal tersebut.
Pertikaian antara kelompok islamis dengan pemerintah di Philipina memanas setelah upaya perdamaian lewat meja perundingan berkali-kali menemui kegagalan. Saat ini, jumlah komunitas Muslim di negeri itu sekitar 12 juta jiwa dari 90 juta total penduduk Philipina yang mayoritas beragama Katolik.
Komunitas Muslim di negara kepulauan yang terletak di sebelah barat Samudera Pasifik itu sudah ada sejak abad ke-13, atau sekitar 200 tahun sebelum datangnya kelompok masyarakat Kristen. Antara tahun 1450 dan 1515, berdiri dua kerajaan besar Muslim di Philipina yaitu di Sulu dan Mindanao. (ln/wb/ermslm)
Tidak ada komentar