Hendri Saparini: Tinggalkan Paradigma Ekonomi Kapitalisme Ganti dengan Islam
HTI Press. Penguatan ekonomi umat memerlukan perubahan strategi dan kebijakan di berbagai bidang. “Tidak cukup hanya pengembangan kewirausahaan umat dan kebijakan perbankan dan permodalan yang lebih berfihak pada umat, tetapi juga dukungan kebijakan di berbagai bidang,” ujar Dr. Hj. Hendri Saparini, pembicara Sidang Pleno V Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) V, Sabtu (8/5) siang di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta.
Kebijakan yang mendukung tersebut, menurut Hendri Saparini, di antaranya mengoreksi pengelolaan sumber daya alam, merubah haluan liberalisasi ekonomi yang telah salah arah, menghentikan kecenderungan kebijakan pendidikan yang tidak memberikan kesempatan bagi umat untuk menguasai pendidikan dan teknologi tinggi.
Itu semua bisa dilakukan apabila ada perubahan paradigma ekonomi. Saat ini pengelolaan ekonomi cenderung menggunakan paradigma liberal kapitalistik. “paradigma tersebut harus ditinggalkan dan diganti dengan paradigma kebijakan ekonomi yang islami!” ujar Hendri.
Dalam perspektif ekonomi Islam, ujar Hendri, pengelolaan migas dan tambang non migas yang diserahkan kepada swasta (privatisasi) termasuk asing merupakan kebijakan fatal.
“Migas dan tambang lain yang depositnya melimpah merupakan public goods (barang publik) yang harus dikelola oleh negara dan hasilnya sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat!” tegas Hendri.[] joko prasetyo
Kebijakan yang mendukung tersebut, menurut Hendri Saparini, di antaranya mengoreksi pengelolaan sumber daya alam, merubah haluan liberalisasi ekonomi yang telah salah arah, menghentikan kecenderungan kebijakan pendidikan yang tidak memberikan kesempatan bagi umat untuk menguasai pendidikan dan teknologi tinggi.
Itu semua bisa dilakukan apabila ada perubahan paradigma ekonomi. Saat ini pengelolaan ekonomi cenderung menggunakan paradigma liberal kapitalistik. “paradigma tersebut harus ditinggalkan dan diganti dengan paradigma kebijakan ekonomi yang islami!” ujar Hendri.
Dalam perspektif ekonomi Islam, ujar Hendri, pengelolaan migas dan tambang non migas yang diserahkan kepada swasta (privatisasi) termasuk asing merupakan kebijakan fatal.
“Migas dan tambang lain yang depositnya melimpah merupakan public goods (barang publik) yang harus dikelola oleh negara dan hasilnya sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat!” tegas Hendri.[] joko prasetyo
Tidak ada komentar