Puluhan Ulama Dukung Revolusi Rakyat, dan Kecam Demokrasi
Sekelompok ulama telah mengeluarkan pernyataan mendukung revolusi yang terjadi di Tunisia dan Mesir, sementara itu mereka juga mengecam demokrasi dan partai-partai politik yang tidak islami.
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh 90 da'i dan ulama dari seluruh dunia Islam memuji revolusi yang berhasil menggulingkan kediktatoran pemimpin di Tunisia dan Mesir yang berhasil mengalahkan penindasan dan mengantarkan sebuah era baru keadilan dan kebebasan.
Pernyataan, yang AlArabiya.net memperoleh salinannya, mengkritik Zine El Abidin Ben Ali dan Hosni Mubarak, mantan presiden Tunisia dan Mesir, untuk tindakan mereka yang telah menghinakan dan menyeret rakyat ke kondisi kemiskinan.
Pernyataan itu juga menunjukkan peran dari dua presiden tersebut dalam korupsi politik, administrasi, dan keuangan yang berlaku di negara mereka serta adanya penyiksaan terhadap tahanan.
Pernyataan itu, bagaimanapun, mengkritik seruan revolusi untuk mendukung demokrasi secara totalitas. Para ulama Islam ini berargumen, Demokrasi memungkinkan orang bebas dalam mengatur urusan negara mereka, yang hal itu mengarah ke tindakan yang tidak Islami.
"Dalam demokrasi, orang mungkin memilih hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti pelacuran, memungkinkan adanya homoseksualitas, minuman alkohol, dan riba, serta melarang seruan untuk shalat atau mengenakan jilbab."
Alternatifnya, mereka berpendapat, adalah dengan menerapkan konsep Syura, dan syura tersebut hanya dalam hal-hal yang dibolehkan dalam Islam sedangkan hal-hal dilarang dalam ajaran Islam tidak boleh diganggu gugat lagi.
Pernyataan itu juga memperingatkan keterlibatan partai-partai yang tidak Islami dalam panggung politik negara dan mengutip contoh adanya partai politik dengan ideologi komunis atau sekuler.
Para ulama penandatangan pernyataan menyerukan perempuan Tunisia untuk kembali ke Islam setelah jatuhnya Ben Ali, yang mempromosikan sekularisme, dan mulai mematuhi aturan pakaian Islami, yang sebelumnya dilarang oleh Ben Ali.
Pernyataan itu ditandatangani oleh ulama dari berbagai negara Muslim, termasuk Arab Saudi, Yaman, Sudan, Bahrain, Kuwait, dan Libanon. (fq/aby/eramuslim)
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh 90 da'i dan ulama dari seluruh dunia Islam memuji revolusi yang berhasil menggulingkan kediktatoran pemimpin di Tunisia dan Mesir yang berhasil mengalahkan penindasan dan mengantarkan sebuah era baru keadilan dan kebebasan.
Pernyataan, yang AlArabiya.net memperoleh salinannya, mengkritik Zine El Abidin Ben Ali dan Hosni Mubarak, mantan presiden Tunisia dan Mesir, untuk tindakan mereka yang telah menghinakan dan menyeret rakyat ke kondisi kemiskinan.
Pernyataan itu juga menunjukkan peran dari dua presiden tersebut dalam korupsi politik, administrasi, dan keuangan yang berlaku di negara mereka serta adanya penyiksaan terhadap tahanan.
Pernyataan itu, bagaimanapun, mengkritik seruan revolusi untuk mendukung demokrasi secara totalitas. Para ulama Islam ini berargumen, Demokrasi memungkinkan orang bebas dalam mengatur urusan negara mereka, yang hal itu mengarah ke tindakan yang tidak Islami.
"Dalam demokrasi, orang mungkin memilih hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti pelacuran, memungkinkan adanya homoseksualitas, minuman alkohol, dan riba, serta melarang seruan untuk shalat atau mengenakan jilbab."
Alternatifnya, mereka berpendapat, adalah dengan menerapkan konsep Syura, dan syura tersebut hanya dalam hal-hal yang dibolehkan dalam Islam sedangkan hal-hal dilarang dalam ajaran Islam tidak boleh diganggu gugat lagi.
Pernyataan itu juga memperingatkan keterlibatan partai-partai yang tidak Islami dalam panggung politik negara dan mengutip contoh adanya partai politik dengan ideologi komunis atau sekuler.
Para ulama penandatangan pernyataan menyerukan perempuan Tunisia untuk kembali ke Islam setelah jatuhnya Ben Ali, yang mempromosikan sekularisme, dan mulai mematuhi aturan pakaian Islami, yang sebelumnya dilarang oleh Ben Ali.
Pernyataan itu ditandatangani oleh ulama dari berbagai negara Muslim, termasuk Arab Saudi, Yaman, Sudan, Bahrain, Kuwait, dan Libanon. (fq/aby/eramuslim)
Tidak ada komentar