Din Nilai Ada Pejabat yang Bela & Pelihara NII KW 9
Jakarta - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai ada kesan pembiaran dan pemeliharaan NII KW 9 di Indonesia. Hal itu dilakukan oleh pejabat atau pun mantan pejabat negara.
"Itulah yang kami nyatakan dalam pernyataan bersama adanya pembiaran dan bahkan pemeliharaan. Pembiaran sebagian besar seperti isu islam radikal DI/ TII, NII, Komando Jihad pernah dijadikan komoditas politik oleh rezim yang berkuasa untuk mendiskreditkan umat Islam," ujar Din kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Jl Jakarta, Jumat (29/4/2011).
Din meminta pemerintah SBY mengambil sikap tegas terhadap keberadaan NII KW 9. Karena selama ini, menurut Din, ada sejumlah pejabat tinggi yang terkesan memelihara "organisasi" itu.
"Kasus NII ini ada pembelaan dari pejabat, mantan penjabat terhadap lembaga, institusi figur, yang bahkan memberi peluang kepercayaan diri figur tersebut untuk berkembang. Pejabat tingkat pusat, nggak bisa disebut satu-per satu. Saya juga lupa nama mereka karena banyak urusan," tuturnya.
Ia mengimbau pemerintah tidak main-main menyoal NII KW9. Karena kalau dibiarkan, menurut Din, justru bisa menimbulkan ancaman yang lebih besar.
"Kami imbau agar pemerintah jangan kembangkan hal seperti itu karena sangat riskan bisa menimbulkan ancaman terhadap integritas bangsa. Pemerintah harus tangani masalah NII dengan sungguh-sungguh sesuai dengan hukum yang berlaku," imbaunya.
Pemimpin NII KW 9 Adalah Pemimpin Ponpes Al-Zaytun
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyebut pemimpin Negara Islam Indonesia (NII) KW 9 adalah juga merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jabar. Din juga menyebut wali ideologis di NII KW 9 sangat dipatuhi daripada wali biologis.
"Menurut pengakuan mantan NII KW 9, pemimpinnya adalah pemimpin Al-Zaytun," ujar Din Syamsuddin di kantor PP Muhammadiyah, Jl Cikini raya, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2011).
Din tidak menyebut nama pimpinan Al Zaytun itu, tapi sudah bukan rahasia lagi pemimpin ponpes yang sering dikunjungi pejabat negara itu adalah Abdussalam alias Panji Gumilang.
Din juga mengakui, data-data yang terkait dengan Al-Zaytun masih sangat sedikit. Dulunya, Kementerian Agama pernah mengadakan penilitian untuk mencari tahu kebenaran tentang hubungan antara NII KW 9 dengan Al Zaytun, namun sayangnya tidak ada informasi yang berarti yang didapatkan.
"Namun para pendiri pesantren ada satu, dua, tiga orang yang meyakini ada hubungan NII KW 9 dengan Al Zaytun," jelasnya.
Din juga menyebut posisi wali ideologis di NII KW 9 sangat penting, bahkan saking pentingnya posisi tersebut diyakini mengalahkan wali biologis (orangtua).
"Berdasarkan pengaduan yang mengalir ke MUI, ada pengaduan dari mantan NII, keluarga korban NII, terutama yang anaknya hilang, bahkan ada yang sudah ditemukan sudah menikah," kata Din. (detiknews, 29/4/2011)
"Itulah yang kami nyatakan dalam pernyataan bersama adanya pembiaran dan bahkan pemeliharaan. Pembiaran sebagian besar seperti isu islam radikal DI/ TII, NII, Komando Jihad pernah dijadikan komoditas politik oleh rezim yang berkuasa untuk mendiskreditkan umat Islam," ujar Din kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Jl Jakarta, Jumat (29/4/2011).
Din meminta pemerintah SBY mengambil sikap tegas terhadap keberadaan NII KW 9. Karena selama ini, menurut Din, ada sejumlah pejabat tinggi yang terkesan memelihara "organisasi" itu.
"Kasus NII ini ada pembelaan dari pejabat, mantan penjabat terhadap lembaga, institusi figur, yang bahkan memberi peluang kepercayaan diri figur tersebut untuk berkembang. Pejabat tingkat pusat, nggak bisa disebut satu-per satu. Saya juga lupa nama mereka karena banyak urusan," tuturnya.
Ia mengimbau pemerintah tidak main-main menyoal NII KW9. Karena kalau dibiarkan, menurut Din, justru bisa menimbulkan ancaman yang lebih besar.
"Kami imbau agar pemerintah jangan kembangkan hal seperti itu karena sangat riskan bisa menimbulkan ancaman terhadap integritas bangsa. Pemerintah harus tangani masalah NII dengan sungguh-sungguh sesuai dengan hukum yang berlaku," imbaunya.
Pemimpin NII KW 9 Adalah Pemimpin Ponpes Al-Zaytun
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyebut pemimpin Negara Islam Indonesia (NII) KW 9 adalah juga merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jabar. Din juga menyebut wali ideologis di NII KW 9 sangat dipatuhi daripada wali biologis.
"Menurut pengakuan mantan NII KW 9, pemimpinnya adalah pemimpin Al-Zaytun," ujar Din Syamsuddin di kantor PP Muhammadiyah, Jl Cikini raya, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2011).
Din tidak menyebut nama pimpinan Al Zaytun itu, tapi sudah bukan rahasia lagi pemimpin ponpes yang sering dikunjungi pejabat negara itu adalah Abdussalam alias Panji Gumilang.
Din juga mengakui, data-data yang terkait dengan Al-Zaytun masih sangat sedikit. Dulunya, Kementerian Agama pernah mengadakan penilitian untuk mencari tahu kebenaran tentang hubungan antara NII KW 9 dengan Al Zaytun, namun sayangnya tidak ada informasi yang berarti yang didapatkan.
"Namun para pendiri pesantren ada satu, dua, tiga orang yang meyakini ada hubungan NII KW 9 dengan Al Zaytun," jelasnya.
Din juga menyebut posisi wali ideologis di NII KW 9 sangat penting, bahkan saking pentingnya posisi tersebut diyakini mengalahkan wali biologis (orangtua).
"Berdasarkan pengaduan yang mengalir ke MUI, ada pengaduan dari mantan NII, keluarga korban NII, terutama yang anaknya hilang, bahkan ada yang sudah ditemukan sudah menikah," kata Din. (detiknews, 29/4/2011)
Tidak ada komentar