Telan Rp 811 Juta, DPR ke Australia Tanpa Agenda Jelas
"Anggaran kunjungan Komisi VIII DPR ke Australia sebesar Rp 811 juta justru hanya memiskin fakir miskin saja," ujar Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi, dalam siaran pers, Rabu (27/4/2011).
Menurut Uchok, anggota Komisi VIII DPR tidak memiliki agenda yang jelas menyangkut studi banding di Australia. Bagaimana bisa studi banding jika parlemen Australia yang akan dikunjungi sedang libur sidang.
"Pada saat anggota DPR komisi VIII berangkat ke Australia, dan ingin bertemu dengan Parlemen Australia, ternyata anggota Parlemen Australia sedang melakukan reses kepada konstituennya. Jelas yang sebenarnya agenda utama adalah bukan untuk bertemu dengan Parlemen Australia tetapi hanya pelesiran untuk menghabiskan uang negara," keluhnya.
Dalam hitungan Fitra yang diolah dari anggaran DPR, dalam kunjungan kerja ini masing-masing dianggarkan Rp 56 juta per anggota per tujuh hari. Anggota DPR yang melawat selama lima hari juga dihitung anggaran selama tujuh hari.
"Setiap satu anggota DPR komisi VIII akan menghambur-hambur anggaran publik sebesar Rp 56 juta perorang selama 7 hari. Setiap anggota DPR mendapat jatah uang harian sebesar Rp 4 juta per hari selama 7 hari. Padahal, kalau hitungan hari, anggota DPR efektifnya hanya 5 hari. 2 Hari dipergunakan untuk perjalanan pulang pergi saja. Dengan demikian paling sedikit Rp 8 juta sudah masuk kantong anggota DPR," tutur Uchok.
Ia pun berharap rakyat menilai sendiri tindakan anggota-anggota DPR itu. Kelak kepercayaan rakyat kepada DPR akan luntur dengan sendirinya.
"Begitu sukanya pelesiran ke luar negeri atas nama kemiskinan. Hasilnya sudah pasti hanya menghabiskan uang pajak rakyat dan hanya memiskinkan fakir miskin saja," tutup dia.
Kunjungan Kerja ke Australia & Spanyol Kedok Wisata DPR ke Luar Negeri
Kunjungan kerja Komisi VIII DPR ke Australia dan Komisi X DPR ke Spanyol dinilai tanpa alasan yang jelas karena parlemen kedua negara saat ini sedang reses. Kunjungan kerja dua komisi itu dinilai sebagai upaya berwisata ke luar negeri dengan uang rakyat.
"Jadi memang kunjungan anggota DPR yang tidak bertemu dengan siapa-siapa menunjukkan studi banding sebagai kedok DPR pelesiran ke negara lain," kritik Direktur Formappi, Sebastian Salang.
Hal ini disampaikan Salang menanggapi kepergian rombongan Komisi VIII DPR ke Australia dan Komisi X DPR ke Spanyol. Salang menyampaikan hal ini kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/4/2011).
Salang menuturkan, secara tidak langsung DPR telah mempermalukan Indonesia di mata dunia. Karena kunjungan kerja yang dilakukan tanpa agenda yang jelas.
"Melecehkan bangsa ini di mata negara lain. Karena kesan negara yang dikunjungi terhadap parlemen ini nggak ada kerjaan dan tujuannya nggak jelas," tutur Salang.
Karenanya seharusnya DPR mengevaluasi total kunjungan kerja ke luar negeri. Karena jelas tanpa tujuan yang konkret untuk kesejahteraan rakyat.
"Duta besar Indonesia di luar negeri sudah merasa muak dengan kunjungan karena mereka harus berhadapan dan menjelaskan kepada pihak negara yang dikunjungi. Dan ini sudah memalukan dan semestinya studi banding dievaluasi total," sarannya.
Salang pun mengusulkan kelak kunjungan kerja anggota dilakukan perseorangan anggota DPR. Sehingga jelas pertanggunganjawabannya.
"Kita lihat siapa anggota DPR yang pertama mengusulkan karena ini pertangguanjawabnya sangat pribadi, dan harus ada hasilnya," tutup Salang. (detiknews)
Tidak ada komentar