NII KW 9 Menghancurkan Umat Islam

Dialog bersama : KH Athian Ali M Dai
Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) 

Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) telah mengeluarkan fatwa sesat terhadap gerakan NII KW9. Bahkan lembaga yang berpusat di Bandung, Jawa Barat itu telah menyampaikan hasil temuannya ke aparat kepolisian. Namun, sepertinya pemerintah tidak begitu peduli dengan sepak terjang gerakan ini. Mengapa itu bisa terjadi? Benarkah NII KW9 ini memang buatan pemerintah sendiri? untuk membahasnya, wartawan Media Umat Joko Prasetyo mewawancarai KH Athian Ali M Dai, Ketua FUUI. Berikut petikannya.

Apakah Anda melihat ada upaya pendiskreditan Islam dengan merebaknya kembali isu NII KW 9?
Dari sejak awal lahirnya, itu diciptakan untuk memecah belah umat Islam.

Indikasinya?
NII gadungan ini diciptakan oleh kepentingan politik, untuk mengimbangi atau menghancurkan NII yang sesungguhnya yang berdiri di zaman Soeharto itu, di Orde Baru. Bagi Soeharto, gerakan NII/DI-TII Kartosoewirjo itu cukup menganggu.

Kebetulan Adah Jaelani, kaki tangannya Kartosoewirjo, menyerahkan diri ke Kodam Siliwangi. Bagi NII asli, Adah ini pengkhianat. Sedangkan bagi rezim Soeharto, Adah adalah pahlawan.

Lalu Adah ditarik ke Jakarta, diberi modal, diternak lalu diarahkan untuk membentuk NII gadungan ini. Lewat NII gadungan inilah kekuatan NII asli bisa dilumpuhkan, termasuk 8.800 kekuatan mereka di Jabar dan Banten dilumpuhkan.

Apa saja manuver yang dilakukan NII gadungan ini?
Meski kekuatan NII Kartosoewirjo sudah lemah, pemerintah menyadari semangat ber-NII itu jelas masih ada. Maka NII gadungan ini diarahkan untuk mengarahkan semua NII di semua KW, dari 1 sampai 7 itu agar berinduk kepada KW9 yang sebenarnya NII gadungan. Ini dimaksudkan agar mereka yang masih punya semangat NII bisa terkendali dalam NII gadungan ini yang sebenarnya tidak akan pernah untuk memperjuangkan syariat Islam. Bahkan mereka sedang menghancurkan syariat Islam.

Apa bahayanya NII gadungan ini?
Yang jelas memang NII gadungan ini diciptakan untuk menghancurkan kekuatan umat Islam. Ya bahayanya, umat Islam akan terpecah dan umat Islam yang awam akan menjadi korban.

Dan korbannya sudah sangat banyak 168.660 orang dalam catatan kita yang kita miliki per September 2001 di seluruh Indonesia. Jadi sudah ada 168.660 umat Islam sudah tidak shalat, menganggap halal harta orang lain, rumah tangga dihancurkan, orang tua dikafir-kafirkan, dan banyak lagi.

Tidak sedikit orang tua yang stres, lalu korban terganggu jiwanya, luar biasa kalau saya lihat. Yang pasti yang kita rasakan umat Islam kita terpecah belah, saling tuduh, saling mengafirkan, itu memang yang diharapkan dari ternak NII gadungan ini.

Siapa yang bertanggung jawab atas maraknya NII gadungan itu?
Ya, jelas yang menciptakannya. Yang harus bertanggung jawab. Tapi kita sebagai umat Islam sangat lemah untuk bisa menekan pemerintah dan aparat untuk betul-betul serius menangani masalah ini.

Bayangkan saja sekarang mereka memproklamirkan NII gadungan ini dalam arti berdirinya negara Islam menurut versi mereka tahun 1992 dan sekarang sudah tahun 2011. Artinya, sudah 19 tahun di negeri ini sudah berdiri sebuah negara, tapi kelihatannya kita lihat masa aparat dan pemerintah sampai tidak tahu.

Lho, kita saja tahu sampai struktur pemerintahannya. Kita punya. Bahkan yang terjadi di zaman Orde Baru itu, banyak menteri yang hilir mudik, bolak¬balik ke pusat NII palsu yakni Ma'had Al Zaytun, yang rencananya akan menjadi ibukotanya itu. Kalau saya melihatnya seperti kunjungan Negara Indonesia ke'Negara Islam Indonesia'. Yang mereka pun saling berpelukan.

Siapa saja menteri yang datang ke situ?
Ya, hampir semua pernah ke sana. Jadi tidak mungkin kalau pemerintah tidak tahu. Bahkan kalau tidak tahu, sudah kita kasih tahu. Kan kita sudah menyerahkan dokumen yang kita miliki termasuk struktur pemerintahannya, siapa presidennya, berapa menteri di bawahnya, masing-masing siapa, bahkan dengan nomor teleponnya ada semua.Termasuk rekening bank yang menjadi sumber kekayaan mereka ke mana saluran dananya, berapa rakyatnya, masing masing di mana, di seluruh Indonesia, berapa jumlahnya, itu sudah saya serahkan.

Diserahkan kepada siapa?
Ke Polda Jawa Barat, ke Pangdam Siliwangi, ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Dokumen-dokumen itu diserahkan kepada pimpinannya langsung. Bahkan ke Kejaksaan Agung juga, saya serahkan semuanya.

Komentar mereka bagaimana?
Belum bisa dibuktikan keterkaitan antara korban dengan dokumen-dokumen yang ada dengan 'negara' yang dipimpin oleh Panji Gumilang itu. Mereka selalu beralasan harus ada bukti tertulis atau bukti saksi-saksi kita.
Sekarang saya sudah menyiapkan itu. Saksi-saksi dan bukti tertulis bahwa mereka yang menjadi korban. Setingkat menteri, gubernur, memang dilantik dan diangkat oleh Panji Gumilang.

Semua korban mengatakan bahwa Panji Gumilang itu presiden mereka dan Al Zaytun adalah pusat pemerintahannya.

Kapan Anda menyerahkan dokumen-dokumen tersebut?
Saya menyerahkan dokumen itu tahun 2001. Jadi sudah 10 tahun. Selama 10 tahun itu, kita menemukan bukti baru kita serahkan. Namun, ya... baru kita rasakan ditanggapi serius itu, ketika Polda Jabarnya dipimpin oleh Pak Susno Duadji.

Hanya di zaman Pak Susnolah Polda Jabar serius untuk menangani masalah ini. Sehingga ada 18 pejabat NII gadungan setingkat gubernur dan wagub yang sudah dipidanakan dan kalau nyogok salah masing -masing dipenjara 2,5 tahun.

Pak Susno sendiri sempat menyatakan pada saya, "Berl terus saya saksi dan sebagainya, habisi sampai ke ujung dunia."Saya pun masih ingat betul Pak Susno mengatakan,"Saya tahu kekuatan di belakang mereka, tapi saya siap karena mereka salah, kita yang benar."

Eh tidak lama kemudian beliau ditarik ke Mabes Polri, dan kemudian sekarang sedang dihadapkan dengan hal yang kita nggak ngerti, dan sekarang NII palsu berkembang lagi seperti ini.

Harapan Anda dari pemerintah?
Yang kita harapkan keseriusan. sekarang terang-terangan sajalah apa yang mereka inginkan untuk membuktikan dan untuk menyelesaikan ini. Akan kita siapkan. Kita juga sudah mempersiapkan berapa saksi-saksi lain, dengan modus yang baru dan akan segera kita laporkan.