Indonesia Model Demokrasi yang Berhasil?
Apa yang dinyatakan Cameron jauh dari kenyataan. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen, produk domestik bruto (PDB) mencapai Rp 8.100 triliun dan ekonomi Indonesia nomor 14 besar dunia itu sering diklaim sebagai keberhasilan ekonomi. Namun pertumbuhan ini tidak dibarengi dengan pemerataan. Lebih dari 80 % migas Indonesia dikuasai segelintir perusahaan asing. Muncul pula segelintir orang kaya baru yang menguasai ekonomi Indonesia.
Segelintir orangpun menguasai Indonesia. Majalah Forbes misalnya pada November 2011 merilis 40 daftar orang terkaya di Indonesia dengan akumulasi kekayaan US$ 85,1 miliar. Angka tersebut naik 16% dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain, nilai kekayaan mereka setara dengan 11 persen total PDB Indonesia yang tahun ini diperkirakan mencapai US$752 miliar. Hebatnya, tiga orang terkaya dari daftar tersebut tersebut memiliki total kekayaan US$32,5 miliar.
Pasalnya pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) berupa produksi barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Yang dihitung adalah total rata-rata, PDB sendiri tidak menggambarkan dimana kekayaan itu berada. Pada kenyataannya kekayaan di Indonesia menumpuk pada segelintir orang.
Tidaklah mengherankan kalau angka kemiskinan di negeri ini masih sangat tinggi. Menurut BPS penduduk miskin Indonesia tahun 2011, dengan pengeluaran kurang dari 230 ribu, mencapai 30 juta jiwa. Jumlah itu membengkak jika menggunakan standar kemiskinan internasional yakni kurang dari US$2 perhari. Menurut laporan Bank Dunia, pada tahun 2009, sebanyak 50,7% atau lebih dari separuh dari penduduk negeri ini masih dalam kategori miskin.
Pernyataan jubir HTI Ismail Yusanto menjawab apakah benar Indonesia merupakan model demokrasi terbaik sangat tepat. Menurutnya, kalau keberhasilan itu sekedar dilihat ada pemilu, ada kekuasaan dari satu orang kepada orang lain, melalui mekanisme tertentu, iya. Tetapi kalau keberhasilan itu adalah–-meminjam istilah orang-orang itu— keberhasilan substansial bagaimana pergiliran kekuasaan itu kemudian melahirkan kehidupan masyarakat yang lebih baik, tunggu dulu.
Terbukti dari angka kemiskinan punya kecenderungan menaik, angka korupsi yang juga menaik, kemudian juga konflik sosial di tengah-tengah masyarakat yang juga cenderung menaik.Sosial disorder cenderung menaik, kemudian ketidak percayaan kepada hukum cenderung menaik, oleh karena berbagai skandal di dalam penegakan hukum tidak percaya kepada polisi, tidak percaya kepada hakim, peradilan dan lain segala macam.
Apa yang dikatakan Cameron adalah omong kosong belaka. Apalagi dengan pernyataan Indonesia akan memimpin dunia. Bagaimana negara gagal yang penuh persoalan seperti Indonesia dikatakan akan memimpin dunia. Kita tegaskan sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah bangkit selama masih menggunakan demokrasi.
Demokrasi justru menjadi pangkal keterpurukan Indonesia. Sistem demokrasi yang menyerahkan kedaulatan membuat hukum pada segelintir orang atas nama suara terbanyak menjadi legitimasi kebijakan-kebijakan kapitalis yang justru mencekik rakyat.
Dengan mengkaitkan naik turunnya harga BBM berdasarkan harga minyak internasional , DPR justru melegitimasi liberalisasi migas dari hulu sampai hilir yang sesungguhnya adalah milik rakyat . Bukankah semua kebijakan liberal yang menjadi jalan perampokan terhadap kekayaan alam Indonesia dilegitimasi oleh UU yang merupakan produk demokrasi. UU Migas, UU Kelistrikan, UU SDA dan uu yang sejenis justru bermunculan saat Indonesia semakin demokratis.
Sistem demokrasi juga melahirkan negara korporasi , dimana kebijakan lebih memihak kepada pemilik modal yang telah memberikan modal politik, dibanding rakyat. Kalau untuk rakyat pemerintah demikian ‘pelitnya’ , namun untuk pengusaha penguasa kapitalis demikian baik hati. Saat pemerintah begitu sewot mengurangi subsidi untuk rakyat dengan alasan APBN bisa bangkrut , pemerintah mengucurkan dana sekitar Rp 1,3 triliun pada APBNP 2012 untuk menangani dampak sosial kemasyarakatan penanganan Lapindo.
Tidak hanya itu, demokrasi juga menghancurkan sistem sosial masyarakat kita yang masih memiliki akar Islam yang kuat. Tampak dari bermunculan UU dan RUU yang liberal dan mengokohkan penghancuran tatanan sosial masyarakat. Kalau RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) berhasil gol, ajaran-ajaran luhur Islam yang berasal dari Al Qur’an dan as Sunnah akan dikriminalkan. Karena dinggap merupakan bentuk diskriminasi gender . Seperti hukum-hukum Islam yang terkait dengan waris, ketaatan kepada suami, dan perwalian.
Dengan pradigma kesetaraan gender ini akan memudahkan wanita melakukan aborsi dengan alasan hak kesehatan produksi, membolehkan perempuan menikahkan dirinya sendiri. Termasuk melegitimasi perkawinan sesama jenis dengan alasan kesetaraan gender. Sungguh mengerikan.
Fungsi utama ibu berdasarkan Islam yang luhur dan penting sebagai ummun wa rabbatul bait (ibu dan pengatur rumah tangga) pun akan dianggap merupakan kejahatan. Tidak puas meliberalkan Indonesia secara politik, dan ekonomi, saat ini mereka pun akan menghancurkan benteng pertahanan terakhir umat Islam, yaitu keluarga! Apakah kita diam ?
Perlu dicatat, kemajuan ekonomi Barat bukanlah karena sistem demokrasi. Akan tetapi karena sistem ekonomi Kapitalis-liberal yang jahat. Mereka merampok kekayaan alam negara lain atas nama perdagangan bebas dan privatisasi, menjerat suatu negara dengan mekanisme hutang luar negeri, mengontrol keuangan dunia dengan rezim mata uang dolar. IMF dan World Bank menjadi badan preman ekonomi Barat yang menghancurkan ekonomi sebuah negara.
Untuk itu Barat menggunakan kekuatan militernya untuk menundukkan negara lain seperti yang mereka lakukan di Irak dan Afghanistan. Penguasaan ekonomi dunia semakin mulus lewat penguasa-penguasa diktator di negeri Islam yang mereka dukung habis-habisan selama masih mengabdi. Barat menjadi pendukung setia diktator Suharto di Indonesia, Husni Mubarak di Mesir, Zainal Abidin bin Ali di Tunisia, rezim kerajaan tribal di Saudi, Bahrain dan Kuwait.
Untuk bangkit dengan kebangkitan yang sejati,umat Islam termasuk Indonesia tidak memiliki pilihan lain, kecuali kembali menjadikan Islam sebagai asas mengatur seluruh kehidupan termasuk bernegara. Dengan kembali mewujudkan Khilafah Islam yang akan menerapkan syariah Islam. Syariah dari Allah SWT yang menjamin kesejahteraan, keamanan dan keadilan untuk dunia! (Farid Wadjdi)[HTIPress/al-khilafah.org]
Tidak ada komentar