70 Persen Proyek BUMN Terindikasi Korupsi
Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan 70 persen proyek di perusahaan pelat merah terindikasi korupsi. Menurutnya, praktek kotor itu kerap dilakukan lantaran sulit mendapatkan proyek tanpa permainan uang.
“Praktek itu melibatkan kontraktor dan subkontraktor. BUMN bidang konstruksi paling rawan karena saling rebutan proyek,” kata Dahlan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (4/6).
Karena alasan itu, Dahlan mengaku selektif dalam memilih direktur utama BUMN. Ia mencari Direktur BUMN menomorsatukan kejujuran dan integritas.
Menurut mantan dirut PLN ini, orang-orang yang berintegritas akan selalu bersikap jujur dan tentunya tidak korupsi. Dirut BUMN yang jujur dan berintegritas, kata Dahlan, cenderung bergaul dengan orang-orang bersih pula. “Menurut saya kecenderungannya seperti itu,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan partai politik memberi sumbangan atas praktek korupsi di BUMN. Pasalnya parpol masih mengandalkan keuangannya pada negara.
Bahkan, tegasnya, menteri yang berasal dari partai memiliki kecenderungan abuse of power dengan kekuasaan politiknya. “Akibatnya terjadi kartelisasi politik partai yang mengandalkan keuangan negara,” kata Busyro.
Padahal, jelasnya, tidak semua BUMN melakukan praktek-praktek korupsi. Situasi menjadi berubah manakala orang-orang parpol mengintervensi BUMN dengan kepentingan mereka masing-masing. “Akibatnya BUMN menjadi tidak bersih lagi,” imbuh Busyro. [mediaindonesia/HTIPress/al-khilafah.org]
“Praktek itu melibatkan kontraktor dan subkontraktor. BUMN bidang konstruksi paling rawan karena saling rebutan proyek,” kata Dahlan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (4/6).
Karena alasan itu, Dahlan mengaku selektif dalam memilih direktur utama BUMN. Ia mencari Direktur BUMN menomorsatukan kejujuran dan integritas.
Menurut mantan dirut PLN ini, orang-orang yang berintegritas akan selalu bersikap jujur dan tentunya tidak korupsi. Dirut BUMN yang jujur dan berintegritas, kata Dahlan, cenderung bergaul dengan orang-orang bersih pula. “Menurut saya kecenderungannya seperti itu,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan partai politik memberi sumbangan atas praktek korupsi di BUMN. Pasalnya parpol masih mengandalkan keuangannya pada negara.
Bahkan, tegasnya, menteri yang berasal dari partai memiliki kecenderungan abuse of power dengan kekuasaan politiknya. “Akibatnya terjadi kartelisasi politik partai yang mengandalkan keuangan negara,” kata Busyro.
Padahal, jelasnya, tidak semua BUMN melakukan praktek-praktek korupsi. Situasi menjadi berubah manakala orang-orang parpol mengintervensi BUMN dengan kepentingan mereka masing-masing. “Akibatnya BUMN menjadi tidak bersih lagi,” imbuh Busyro. [mediaindonesia/HTIPress/al-khilafah.org]
Tidak ada komentar