Konsekuensi Dakwah Politik
Pengertian Dakwah Politik
Dakwah politik (da’wah siyasiyah) artinya adalah mengemban dakwah Islam melalui jalan politik, yaitu dakwah dengan metode melakukan aktivitas politik (‘amal siyasi) (Manhaj Hizbut Tahrir, 2009, hlm. 14). Aktivitas politik adalah segala aktivitas yang terkait dengan pengaturan urusan masyarakat (ri’ayatu syu`un al-ummah), baik yang terkait dengan kekuasaan (as-sulthan) sebagai subjek (al-haakim) yang melakukan pengaturan urusan masyarakat secara langsung, maupun yang terkait dengan umat sebagai objek (al-mahkum) yang melakukan pengawasan (muhasabah) terhadap aktivitas kekuasaan dalam mengatur urusan masyarakat. (Mafahim Siyasiyah li Hizb At-Tahrir, 2005, hlm. 5).
Jadi dakwah politik yang dimaksudkan di sini bukanlah dakwah sebagai bagian aktivitas kekuasaan, melainkan sebagai bagian aktivitas masyarakat, khususnya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, dakwah politik yang dilakukan kelompok-kelompok Islam ini intinya adalah muhasabah atau amar ma’ruf nahi munkar kepada kekuasaan. Dengan melakukan dakwah politik, berarti sebuah kelompok telah melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam (QS Ali ‘Imran [3] : 104).
Bentuk dakwah politik bisa bermacam-macam. Misalnya melakukan perjuangan politik (al-kifah as-siyasi), seperti mengkritik penguasa sekular yang menjadi pelayan kepentingan Barat, mengkritik kebijakan penguasa yang menjalankan agenda neoliberalisme, dan sebagainya. Contoh lainnya adalah melancarkan perang pemikiran (as-shira’ al-fikri), seperti mengkritik sosialisme, komunisme, demokrasi, kapitalisme, nasionalisme, dan ide-ide kufur lainnya. (Hazim ‘Ied Badar, Thariqah Hizbut Tahrir fi At-Taghyir, hlm. 2).
Perlu diberi catatan, bahwa dakwah politik tidak boleh menghalalkan segala cara, melainkan wajib berpegang teguh dengan Syariah Islam. Maka dari itu, aktivitas kelompok atau partai Islam yang mengikuti pemilu dalam sistem demokrasi-sekular dengan meninggalkan hukum-hukum Syariah Islam, tidak dapat disebut dakwah politik, melainkan hanya tindakan pragmatis yang justru sangat jauh dari Islam. Misalnya, sikap presiden baru Mesir Muhammad Mursi yang menyatakan tidak akan menerapkan Syariah Islam dalam kekuasaannya, atau sikapnya yang tetap mempertahankan segala perjanjian internasional yang ada, termasuk perjanjian Camp David yang melegitimasi negara Israel. Ini semua tentunya tidak termasuk aktivitas dakwah politik yang syar’i, melainkan hanya aktivitas politik pragmatis yang bertentangan dan bahkan mengkhianati nilai-nilai Islam.
Pentingnya Dakwah Politik
Dakwah politik penting untuk dilaksanakan oleh umat Islam, khususnya oleh kelompok-kelompok Islam saat ini. Mengapa? Ada dua alasan utama; Pertama, karena dakwah politik inilah yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada tahap dakwah beliau selama 13 tahun di Makkah. Rasulullah SAW waktu itu melakukan perjuangan politik (al-kifah as-siyasi) dengan mengecam para pemimpin Quraisy, membongkar kejahatan dan rencana mereka yang bertujuan untuk menghancurkan dakwah Islam yang dilaksanakan Rasulullah SAW, dan sebagainya. Rasulullah SAW juga melakukan perang pemikiran (as-shira’ al-fikri) dengan menyerang ide-ide kufur, misalnya ide menyekutukan Allah (syirik), mencela penyembahan kepada berhala, mencela tindak kecurangan dalam menimbang dan menakar, mencela perbuatan membunuh anak-anak karena takut miskin, dan sebagainya. (Lihat Al-Waie (Arab), No 305, Jumadil Akhir 1433/Mei 2012, hlm. 26-27; M. Husain Abdullah, At-Thariqah As-Syar’iyah li Isti`naf Al-Hayah Al-Islamiyah, hlm. 82).
Dengan demikian, melaksanakan dakwah politik sesungguhnya adalah aktivitas meneladani Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah yang diwajibkan Islam atas kaum muslimin. (QS Al Ahzab [33] : 21).
Kedua, karena dakwah politik inilah yang relevan dengan masalah utama (qadhiyah mashiriyah) umat Islam sekarang. Sebab masalah utama umat adalah mengembalikan hukum yang diturunkan oleh Allah dengan jalan menegakkan kembali negara Khilafah, dengan cara mengangkat seorang khalifah (nashbul khalifah) bagi kaum muslimin. Masalah utama umat ini dengan sendirinya menuntut aktivitas yang relevan pula, yaitu aktivitas politik (‘amal siyasi). Sebab aktivitas menegakkan kembali Khilafah ini tiada lain adalah aktivitas politik, karena Khilafah adalah sebuah institusi politik. Mengangkat seorang khalifah (nashbul khalifah) juga merupakan aktivitas politik, karena khalifah adalah pimpinan tertinggi institusi politik Islam tersebut. (Manhaj Hizbut Tahrir, 2009, hlm. 14-15).
Dengan kata lain, dakwah yang menempuh jalan-jalan lain di luar jalan politik, misalnya aktivitas sosial kemasyarakatan, atau perbaikan akhlaq dan ibadah, dan yang lainnya, telah kehilangan relevansinya dengan masalah utama (qadhiyah mashiriyah) umat Islam yang sangat mendesak untuk segera diatasi. (Manhaj Hizbut Tahrir, 2009, hlm. 15-22).
Konsekuensi Meninggalkan Dakwah Politik
Meninggalkan dakwah politik banyak konsekuensinya. Paling tidak ada 3 (tiga) konsekuensi penting : Pertama, umat Islam akan mengabaikan masalah utamanya. Kelompok Islam yang meninggalkan dakwah politik, lalu memilih dakwah melalui jalan lain, misalnya aktivitas sosial kemasyarakatan, berarti mengabaikan masalah utama umat Islam. Meskipun jalan aktivitas sosial kemasyarakatan itu tetap terhitung amal shaleh (sesuai syariah Islam), misalnya membangun pesantren, rumah sakit, atau sekolah, namun itu semua tidak memiliki relevansi dengan masalah utama umat Islam, yaitu mengembalikan hukum yang diturunkan oleh Allah dengan jalan menegakkan kembali negara Khilafah. Aktivitas sosial kemasyarakatan itu juga tidak mungkin merealisasikan tujuan yang diwajibkan atas kaum muslimin tersebut. (Manhaj Hizbut Tahrir, 2009, hlm. 15)
Dengan demikian, konsekuensi meninggalkan dakwah politik adalah akan menjauhkan umat Islam dari perjuangan hakiki yang seharusnya ditempuh untuk mengatasi masalah utama (qadhiyah mashiriyah). Umat Islam pun dapat terbius dan merasa puas karena merasa sudah mampu membangun pesantren, sudah mampu membangun banyak sekolah dan rumah sakit, dan seterusnya. Padahal pada waktu yang sama, umat justru lalai dari kewajiban suci nan agung yang mustinya mereka jalankan, yaitu melakukan dakwah politik yang relevan dengan masalah utama (qadhiyah mashiriyah) yang tengah dihadapi. Ringkasnya, meninggalkan dakwah politik akan membuat umat terlalaikan dari masalah utama mereka.
Seharusnya, mereka yang berkecimpung dalam aktivitas sosial kemasyarakatan tidak mengabaikan sama sekali aktivitas dakwah politik untuk mengembalikan Khilafah. Seorang pengajar pesantren misalnya, pada waktu yang sama, seharusnya juga melakukan dakwah politik. Seraya tetap mengajar di pesantren, dia sebenarnya dapat berkiprah menjadi bagian kelompok Islam yang berjuang untuk menegakkan Khilafah. Ini tidak mustahil dan faktanya ada.
Kedua, umat Islam akan semakin lama mengalami penderitaan dan kesengsaraan akibat tiadanya Khilafah. Sudah jelas bahwa tiadanya Khilafah telah terbukti menimbulkan penderitaan umat dalam segala aspek kehidupan, baik aspek ideologi, politik, sosial, ekonomi, peradilan, budaya, hukum, pendidikan, pemikiran, maupun politik internasional. Jadi meninggalkan dakwah politik artinya adalah berkontribusi secara negatif untuk melestarikan penderitaan umat yang sangat dahsyat akibat tiadanya Khilafah. Nau’zhu billah min dzalik. (Lihat M. Shiddiq Al-Jawi, Malapetaka Akibat Hancurnya Khilafah, Bogor : Al Azhar Press, 2004).
Ketiga, hal lain yang tak kalah penting, meninggalkan dakwah politik berarti akan menimbulkan dosa. Sebab dakwah politik hukumnya wajib secara syar’i, karena dakwah politik inilah metode yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada periode Makkah dahulu. Kendatipun hukum asalnya adalah fardhu kifayah, namun hukum fardhu kifayah ini sekarang sudah berubah menjadi fardhu ‘ain. Karena dengan orang-orang yang berjuang sekarang ternyata belum tercapai kecukupan (kifayah) untuk mewujudkan tujuan dakwah politik, yaitu tegaknya Khilafah. Dan sudah dimafhumi, meninggalkan kewajiban adalah dosa. (Hazim ‘Ied Badar, Thariqah Hizbut Tahrir fi At Taghyir, hlm. 4; Yasin bin Ali, Min Ahkam Al-Amr bi Al Ma’ruf wa An Nah-yi ‘An Al-Munkar, t.tp. : Dar Ad-Da’wah Al-Islamiyah, 2006, hlm. 23).
Firman Allah SWT :
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.” (QS An Nuur [24] : 63).
Konsekuensi Menjalani Dakwah Politik
Menjalani dakwah politik akan menghadapi berbagai konsekuensinya. Menurut Syeikh M. Husain Abdullah dalam kitabnya At-Thariqah As-Syar’iyah li Isti`naf Al-Hayah Al-Islamiyah, hlm. 86-92, setidaknya terdapat 4 (empat) konsekuensi, yaitu :
Pertama, dakwah politik akan menghadapi perlawanan dari penguasa sekular yang menjadi antek-antek kafir penjajah. Mereka akan menggunakan berbagai cara dan sarana untuk menghancurkan dakwah politik yang ada. Menghadapi konsekuensi ini, para aktivis dakwah politik hendaknya tetap berpegang teguh dengan ideologi mereka, yaitu Islam, dan bersabar menghadapi segala tantangan dan cobaan yang ada. Mereka hendaknya juga tidak tergiur dengan segala rayuan (targhib), juga tidak gentar dengan segala ancaman (tarhib). Sikap seperti inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dahulu ketika beliau menghadapi tantangan dakwah dari kaum Quraisy yang kafir.
Kedua, dakwah politik akan menghadapi serangan pemikiran asing yang disebarkan oleh berbagai institusi dari negara sekular yang ada, seperti media massa, sekolah, dan perguruan tinggi. Contohnya saat ini adalah program Deradikalisasi yang sangat jahat yang landasan pemikirannya bukan Islam, melainkan ideologi kapitalisme-sekular yang kufur. Tujuan program Deradikalisasi ini bukan hanya menyerang umat secara fisik, seperti membunuh orang Islam yang dituduh teroris tanpa bukti nyata, tapi juga hendak menghancurkan norma-norma ajaran Islam itu sendiri, seperti wajibnya Khilafah, Syariah, dan jihad fi sabilillah.
Untuk menghadapinya, para aktivis dakwah politik hendaknya melakukan perang pemikiran (as-shira’ al-fikri), dengan cara menjelaskan kekeliruan ide kufur yang ada dengan membandingkannya dengan ide Islam yang lurus, seperti meletakkan sesuatu yang bengkok bersebelahan dengan sesuatu yang lurus. Dengan demikian, umat akan dapat melihat perbedaan di antara keduanya bagaikan melihat sesuatu yang putih yang bersebelahan dengan sesuatu yang hitam, sehingga umat akhirnya akan mendukung ideologi Islam dan menolak ideologi kapitalisme-sekular yang kufur.
Ketiga, dakwah politik dapat menimbulkan risiko terhadap kepentingan pribadi para aktivisnya. Mereka yang bergerak dalam dakwah politik dapat saja kehilangan pekerjaaannya, atau mengalami kerugian dalam bisnisnya karena mendapat hambatan dari berbagai pihak. Untuk menghadapinya, maka para aktivis dakwah politik harus memperkokoh aqidahnya, misalnya pemahaman mereka tentang rizki, ajal, dan tawakkal.
Keempat, ada kemungkinan pelaku dakwah politik terpengaruh oleh fakta buruk yang tengah menimpa umat. Misalnya, terlibat dalam aktivitas bisnis yang mengandung bunga bank (riba). Atau terlibat dalam pergaulan bebas, pacaran, dan sebagainya. Para aktivis dakwah politik yang terjerumus dalam keburukan ini sedapat mungkin diselamatkan dan diajak kembali ke jalan yang benar. Jika tidak memungkinkan, merekalah yang harus diamputasi dari kelompok dakwah politik, agar keberadaan mereka tidak justru merusak dakwah politik dari dalam. (M. Husain Abdullah, At-Thariqah As-Syar’iyah li Isti`naf Al-Hayah Al-Islamiyah, hlm. 86-92).
Keutamaan Dakwah Politik
Meski dakwah politik itu berat dan sungguh tidak mudah, namun di balik itu dakwah politik mempunyai keutamaan di sisi Allah yang justru tidak sedikit. Mereka yang melaksanakannya insya Allah akan mendapat pahala yang agung (tsawabun ‘azhiem) karena dianggap melakukan jihad yang paling utama (afdhalul jihad).
Kalaupun sampai mati dalam menjalankan dakwah politik, maka yakinlah, itu bukan mati konyol atau mati sia-sia, melainkan mati syahid yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Insya Allah.
Rasulullah SAW bersabda :
“Seutama-utama jihad adalah mengucapkan kalimat yang adil di sisi penguasa yang zhalim atau pemimpin yang zhalim.” (HR An-Nasa`i dalam As-Sunan Al-Shugra, no 4179, dalam As-Sunan Al-Kubra, no 6612 dari Abu Said Al-Khudri RA; Ahmad dalam Al-Musnad, no 18.528 dari Thariq bin Syihab RA).
Dalam sebuah riwayat, sabda Rasulullah SAW tersebut menggunakan lafal lain, yaitu : “…kalimat yang haq di sisi penguasa yang zhalim.” (Lihat Yasin bin Ali, Min Ahkam Al-Amr bi Al Ma’ruf wa An Nah-yi ‘An Al-Munkar, t.tp. : Dar Ad-Da’wah Al-Islamiyah, 2006, hlm. 97).
Rasulullah SAW bersabda pula :
“Pemimpin para syuhada (di Hari Kiamat nanti) adalah Hamzah bin Abdil Muthallib RA dan seseorang yang berdiri di hadapan imam yang zhalim. Lalu dia perintahkan imam itu berbuat baik dan dia larang imam itu dari yang munkar, lalu imam itu membunuhnya.” (HR. Al-Hakim, dalam Al-Mustadrak no 4872 dari Jabir bin Abdillah RA; Ath-Thabrani dalam Al-Mu’jam Al-Awsath, no 4227 dari Ibnu ‘Abbas RA). Wallahu a’lam.
[al-khilafah.org]
Tidak ada komentar