Header Ads

Berbeda Dengan MUI dan Ormas Islam Lain, NU Menolak Densus 88 Dibubarkan

Sejumlah Organisasi Masyarakat (ormas) Islam bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Kamis 28/02 kemarin mendatangi Mabes Polri di Jalan Trunojoyo untuk mendesak agar Densus 88 dibubarkan. [Baca : MUI dan Ormas Islam Minta Polri Evaluasi Keberadaan Densus 88 || MUI Laporkan Video Pelanggaran HAM Densus 88 ke Kapolri]


Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dr Din Syamsuddin, KH Amidhan dari MUI Pusat dan sejumlah delegasi pimpinan ormas-ormas Islam menemui Kapolri Jendral Timur Pradopo. Selain mendesak pembubaran Densus 88, ormas Islam kuga membawa bukti video dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Densus 88 saat melakukan aksi di lapangan.

NU Menolak Densus 88 Dibubarkan

 
Namun, berbeda dari sejumlah ormas Islam dan MUI, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak bersedia ikut menyuarakan pembubaran Densus 88.

Ketua PBNU Iqbal Sullam yang namanya sempat dicantumkan dalam daftar pengurus ormas Islam yang menuntut dibubarkannya Densus 88 menyangkal ikut tanda tangan.

"Pagi tadi saya ada di UI. Saya ikut acara diskusi tentang tragedi Khojaly yang juga dihadiri oleh Ketua Umum PBNU Kiai Said (Aqil Siroj) dan Pak Marzuki (Ali, Ketua DPR). Saya hadir di sana dan membacakan doa," tegas Iqbal di Jakarta, Kamis (28/2) seperti dikutip Merdeka.com. 

Iqbal mengaku, mendapatkan undangan secara pribadi untuk ikut serta dalam aksi yang dilakukan sejumlah ormas Islam. Undangan itu datang dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin. Meski demikian, dia tidak hadir dalam acara tersebut karena memiliki kegiatan lain di waktu yang bersamaan.

"Saya tegaskan tidak hadir dalam aksi (di Mabes Polri) itu," tandas Iqbal.

Menurutnya, keberadaan Densus 88 masih sangat dibutuhkan untuk melakukan pemberantasan aksi terorisme. Meski, dalam perjalanannya kesatuan tersebut diduga melakukan pelanggaran berat terhadap sejumlah terduga teroris.

"Justru saya berpendapat kehadiran Densus 88 masih dibutuhkan dalam pemberantasan terorisme, tapi memang harus dilakukan sejumlah evaluasi dan koreksi," ujarnya. [md/globalmuslim/www.al-khilafah.org]

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.