Header Ads

Lemahnya Pemerintah; Inggris Sudah Jarah Migas dan Dukung Sparatisme, SBY hanya Kecewa

Posisi tawar pemerintah Indonesia di mata pemerintah Inggris menurut Arim Nasim sangat lemah, hal itu setidaknya tampak pada isu energi dan separatisme. “Inggris sudah menjajah ekonomi Indonesia dengan menjarah migas, sekarang mendukung separatisme, sementara reaksi SBY hanya kecewa!”  tegas Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia tersebut, Senin (6/5).


Menurutnya, hal itu terjadi lantaran, bangsa yang mayoritas berpenduduk Muslim ini tidak menjadikan syariah Islam dalam bingkai Khilafah sebagai aturan dalam berbangsa dan bernegara, tetapi malah menerapkan sistem demokrasi yang jelas-jelas merupakan aturan kufur jebakan penjajah.

Sehingga yang sudah jelas digariskan syariah, seperti sumber daya alam (SDA) yang jumlahnya melimpah itu merupakan milik umat (milkiyah ‘ammah) yang wajib dikelola negara untuk membiayai pendidikan, kesehatan dan keamanan masyarakat, malah diserahkan kepada asing, termasuk Inggris dengan British Petroleum-nya yang beroperasi di Papua.

Begitu juga dengan keamanan, sudah jelas-jelas upaya separatisme seperti yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka ini telah memakan korban baik di kalangan militer maupun sipil negeri ini, namun pemerintah nampak tidak tegas menindak. Bahkan dengan menerapkan sistem demokrasi, separatisme dianggap legal dengan alasan referendum, seperti separatisme Timor Timur yang menjadi negara Timor Leste. Padahal dalam syariah, jelas-jelas itu merupakan tindak bughat yang hukumnya haram, pelakunya wajib diperangi sampai tidak mampu lagi untuk melakukan upaya separatisme.

“Walhasil, hanya dengan menerapkan syariah dalam bingkai Khilafah lah yang bisa menjaga SDA dan kedaulatan negeri ini,” pungkasnya.

Seperti dilansir republika.co.id, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku kecewa dengan adanya kantor perwakilan Papua Merdeka di Inggris. "Presiden kecewa dan merasa prihatin," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah di Jakarta, Ahad (5/5).[] [mediaumat/www.al-khilafah.org]

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.