Ebola: Berbeda dengan Kapitalisme, Khilafah Tidak Akan Mengambil Keuntungan dari Wabah Tersebut
Berjangkitnya virus Ebola yang mematikan di Afrika Barat, telah menewaskan lebih dari 10.000 orang. Sejauh ini, penyebaran virus Ebola hanya menjadi isu yang memprihatinkan sejak adanya laporan orang-orang di Barat yang telah terinfeksi penyakit ini. Bahkan, respon masyarakat dunia jauh dari kesan optimal. Berdasarkan laporan para pejabat PBB tentang permohonan dana $1 Milyar untuk memerangi Ebola, ternyata dana yang terkumpul hanya sebanyak 25% [1].
Stephen Hall, CEO dari salah satu perusahaan farmasi menjelaskan alasannya, “Para investor tradisional belum antusias mendanai pengembangan vaksin yang hingga saat ini telah masalah dunia ketiga.” Dia menambahkan, “Meski sekarang Ebola telah masuk ke negara-negara lain, tetapi para investor tersebut masih menunjukkan kurangnya minat. Mereka terlalu banyak didorong oleh pertimbangan ekonomi.” [2]
Terabaikannya penelitian virus Ebola selama hampir 40 tahun dikarenakan kurangnya dana tambahan ini, menjadi indikasi bahwa industri farmasi memprioritaskan keuntungan di atas kode etik mereka.
Ebola adalah virus langka dan mematikan. Namanya diambil dari nama Sungai Ebola di Kongo, tempat kasus ini pertama kali diketahui pada tahun 1976. “Penyakit ini adalah salah satu dari penyakit paling menular yang dikenal manusia dan memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi dibandingkan dengan penyakit lain umumnya,” kata Dr. Graham Fry dari Biro Medis Tropis di Dublin. Hingga sekarang, belum ada vaksin dan obat untuk Ebola yang disetujui oleh FDA (Federal and Drug Administration). Hal ini bukan dikarenakan kemunculan virus Ebola yang baru, virus ini sudah ada empat dekade lamanya, melainkan karena kurangnya pendanaan.
Michael Katze, seorang profesor Mirkobiologi dari Universitas Washington mengatakan, “Kami telah memelajari Ebola selama hampir satu dekade dan kami selalu tertarik pada Ebola. Ebola seperti ‘bintang rok’-nya virus.”
Dia juga mengatakan, “Perusahaan-perusahaan farmasi besar tidak melakukan bisnis amal, kecuali jika mereka memiliki uang, mereka tidak akan repot-repot untuk membuat vaksin yang tidak penting di negeri ini.” Katze menambahkan, “Tidak memadainya respon internasional tidak ada hubungannya dengan penelitian.” [3]
Sebuah wawasan tentang industri obat akan memungkinkan kita memahami mengapa vaksin untuk virus Ebola belum ditemukan. Perusahaan-perusahaan farmasi harus mematuhi kerangka peraturan ketat, yaitu FDA, yang menyaring obat-obatan yang gagal memasuki pasar setelah dilakukan uji praklinis dan uji klinis. Akibatnya, perusahaan-perusahaan farmasi tersebut mengklaim bahwa dari semua biaya yang mereka keluarkan, hanya biaya pengembangan saja yang tertutupi karena dari 20 obat hanya 3 obat yang disetujui. Di samping itu, dari 3 obat yang disetujui tersebut, hanya 1 obat yang mampu menghasilkan cukup uang untuk menutup biaya pengembangan dan biaya kegagalan-kegagalan sebelumnya. Artinya, dalam konteks saat ini, untuk dapat bertahan, sebuah perusahaan obat perlu menemukan blockbuster (obat yang bernilai miliaran dollar) setiap beberapa tahun sekali.
Penyakit “anak yatim” seperti Ebola berada dalam produk bernilai jual rendah karena saat ini penyakit tersebut hanya menginfeksi penduduk negeri-negeri miskin yang tidak mampu membayar pengobatan mahal. Lebih lanjut, pengobatan tersebut akan berlangsung untuk jangka waktu yang singkat, tidak sampai bertahun-tahun. Artinya, ada lebih banyak peluang untuk kehilangan keuntungan sehingga tidak ada motif finansial untuk penelitian virus Ebola.
Analis IBIS World Healthcare Sarah Turk mengatakan, “Setelah orang-orang membeli obat untuk Ebola, mereka tidak akan lagi melakukan pembelian berulang. Hal ini menunjukkan terbatasnya pendapatan mereka untuk membeli obat Ebola.” Karena itu, perusahaan-perusahaan farmasi tidak bersedia menginvestasikan sumber daya yang cukup besar untuk menyembangkan obat dari penyakit Ebola.
Model bisnis seperti ini telah dikenal dan telah memicu kontroversi selama puluhan tahun dengan kasus-kasus lain seperti virus HIV, yang saat itu ratusan ribu orang Afrika ditolak mendapatkan pengobatan hanya karena pemerintah tidak mampu membeli obatnya. Namun demikian, memang tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini pengembangan antibiotik baru sedang mengalami krisis.
Andrzej Rys, Direktur Sistem Kesehatan dan Priduk untuk Komisi Eropa menyatakan, “Komisi (Eropa) sangat menyadari bahwa keberhasilan antibakteri selama bertahun-tahun kini terancam oleh muncul dan menyebarnya mikroba yang resistan terhadap obat-obat kunci. Resistansi antimikroba jelas adalah salah satu tantangan terbesar bagi kesehatan global…. Pada saat yang sama terjadi penurunan investasi dari industry farmasi dalam pengembangan obat antibakteri yang baru dan efektif. Akibatnya, aliran dana untuk obat antibakteri baru hampir habis.”
Klaus Dembowsky, Kepala Medis dari Polythor, menjelaskan bahwa kurangnya antibiotik baru adalah karena kurangnya pendapatan yang dihasilkan oleh obat-obatan tersebut.
“Alasan mengapa banyak perusahaan yang keluar dari (bidang) anti-infeksi adalah karena (kurangnya) potensi kembalinya investasi,” papar Klaus.
Akan tetapi, tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengubah ketergantungan pada obat-obatan ini dari perusahaan-perusahaan swasta di bawah Kapitalisme, sebab bertentangan dengan pilar yang mewarisi ekonomi pasar bebas. Monopoli yang diizinkan pemerintah dan harga menjadi landasan ekonomi.
Dr. Margaret Chan, Direktur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga mengaitkan kesalahan itu pada industry biofarmasi.
“Ebola muncul hampir 40 tahun yang lalu. Mengapa para dokter masih bertangan kosong, tanpa vaksin dan obat?” Tanyanya, “karena Ebola, secara historis, telah terbatas secara geografis pada negara-negara Afrika yang miskin.”
Dia melanjutkan, “Insentif R&D (Riset dan Pengembangan) hampir tidak ada. Sebuah industri yang berorientasi pada keuntungan tidak berinvestasi pada produk-produk bagi pasar yang tidak bisa membayarnya.” [4]
Kapitalisme tidak dirancang untuk membuat keputusan berdasarkan etika, tapi benar-benar didasarkan pada peningkatan hasil ekonomi. Dr. John Ashton, Presiden Fakultas Kesehatan Masyarakat Inggris, dengan tepat mengidentifikasi hal ini, “Kita juga harus mengatasi skandal keengganan industri farmasi berinvestasi dalam penelitian untuk menghasilkan obat dan vaksin, sesuatu yang tidak mau mereka lakukan karena jumlahnya, menurut mereka, sangat kecil dan tidak sepadan dengan investasi. Ini menunjukkan kebangkrutan moral perilaku kapitalisme yang kosong akan kerangka etika dan sosial.” [5]
Tahun demi tahun, perusahaan-perusahaan farmasi mengeruk keuntungan besar. Sejak tahun 2003 hingga 2012, 11 perusahaan obat terbesar (Big Pharma) mendapatkan laba bersih senilai $711.4 miliar. Pada tahun 2012 saja, Big Pharma mendapatkan hampir $85 milyar laba bersih. Menurut IMS Health, penelitian kesehatan terunggul skala internasional, obat-obatan untuk pasar dunia diharapkan mencapai $1 triliun pada penjualan tahun 2014 [6]. Oleh karena itu, Anda akan berharap bahwa jumlah obat yang menyelamatkan jiwa akan meningkat karena adanya peningkatan dalam riset dan pengembangan, namun hal ini tidak akan terjadi. Hanya segelintir obat penting yang telah dibawa ke pasar dalam beberapa tahun terakhir dan obat-obatan itu kebanyakan didanai oleh para pembayar pajak yang mendanai penelitian lembaga-lembaga akademis, perusahaan-perusahaan bioteknologi kecil atau NIH (National Institute of Health). Mayoritas obat baru adalah variasi dari obat-obat lebih lama yang dikenal sebagai obat “Me-Too” yang hanya dipasarkan sebagai perputaran. Perusahaan farmasi adalah satu di antara perusahaan yang menggunakan iklan Direct-to-Consumer (DTC) tertinggi di dunia. Pada tahun 2013, Big Pharma menghabiskan $3.6 miliar untuk belanja DTC.
Seperti semua industri dalam Kapitalisme, ekonomi pasar bebas telah memungkinkan industri farmasi untuk menjalankan kekuasaan, kekuatan politik, dan pengaruh sosial terhadap pemerintah suatu negara, jaringan pelayanan kesehatan, para dokter, dan rumah sakit menentukan jenis perawatan apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan seperti untuk virus Ebola. Di samping itu, Big Pharma menghabiskan hampir $2.7 miliar untuk biaya lobi antara tahun 1998—2013, lebih tinggi dari industri asuransi yang menempati posisi kedua. Di Amerika Serikat, industri itu memberikan kontribusi besar-besaran bagi Food and Drug Administration yang bertanggung jawab untuk mengatur obat-obatan dan alat-alat yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang sama.
Kesalahan dari Ebola tidak hanya terletak pada industri farmasi, tapi juga pada pemerintah Barat yang hanya memberi perhatian untuk wabah ini ketika orang-orang Barat terinfeksi, meskipun penyakit ini telah menyebar sejak bulan Desember 2013 di bagian Afrika Barat, termasuk Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Hanya dalam waktu empat minggu Obama meluapkan responnya yang menciptakan rasa takut atas pandemik dan dengan rasa curiga menugaskan 3.000 pasukan militer US ke lokasi strategis di Afrika untuk memasok dukungan medis dan logistik. Saat ini Inggris mengikuti langkah itu dengan mengirim ratusan tentara termasuk pesawat dan kapal perang ke wilayah yang terinfeksi Ebola di Afrika Barat.
Para korban virus Ebola saat ini dan yang akan datang tidak hanya menjadi korban penyakit tersebut, tetapi juga korban dari kerakusan Kapitalisme. Sebuah sistem yang menjadikan bantuan kemanusiaan untuk mendapatkan keuntungan politik dan laba. Inilah alasan mengapa penyakit yang telah diketahui selama lebih dari 40 tahun, menjadi terabaikan. Padahal bisa saja pengobatan dikembangkan untuk hal ini.
Kebalikannya, Islam tidak mendasarkan bantuan pada kembalinya uang. Khilafah justru diwajibkan oleh syariah untuk membantu mereka yang membutuhkan perawatan. Khilafah mengurus kebutuhan warganya dan memastikan bahwa seluruh warganya (baik Muslim maupun non-Muslim) hidup mendapatkan makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Hal-hal semacam itu merupakan kewajiban umum (fardhu kifayah).
Sedekah telah berurat berakar dalam masyarakat Islam sedemikian rupa, bahkan Negara Islam akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang tidak hidup di bawah otoritas Islam. Hal ini berlaku dan diperlihatkan ketika Sultan Abdul Majid mengirimkan kapal-kapal penuh makanan ke Irlandia yang saat itu menderita kelaparan parah di tahun 1847.
Khilafah juga memberikan lingkungan yang subur untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan motivasi yang didasari untuk menjaga urusan rakyat daripada mendapatkan insentif modal. Dalam dunia kedokteran, ilmuwan Persia yang dikenal dengan nama Ibnu Sina atau Avicenna, menulis buku terkenal The Canon of Medicine, yang merupakan buku teks standar yang diajarkan di berbagai universitas di seluruh dunia hingga abad ke-18. Melalui buku tersebut, Ibnu Sina memperkenalkan; sifat menular dari penyakit menular; penggunaan karantina untuk mencegah penyebaran infeksi; kondisi neuropsikiatri seperti epilepsy, stroke, dan dementia; gejala dan komplikasi diabetes; dan penggunaan uji klinis dalam obat eksperimental. Kemajuan yang dicapai dalam dunia kedokteran adalah karena umat Islam mengikuti perintah Allah seperti yang tercantum dalam Al Qur’an dan Sunnah dalam menjaga urusan rakyat. Salah satu Hadis Nabi SAW yang terkenal berbunyi:
“Tidak ada penyakit yang Allah telah ciptakan, kecuali bahwa Dia juga telah menciptakan pengobatannya.” (HR. Al-Bukhari)
Keberadaan obat untuk setiap penyakit dan menjaga urusan warga negara mendorong umat Islam untuk membuat kemajuan dalam penelitian medis.
Sama halnya dengan sekarang, Khilafah Ar Rasyidah di masa mendatang dapat membantu menciptakan lingkungan yang menunjang penelitian dan pengembangan. Misalnya, daripada membiarkan perusahaan mendapat insentif dari meneliti obat-obatan yang akan menghasilan keuntungan kembali, Daulah Islam dapat menyediakan dana penelitian yang akan dipersaingkan perusahaan-perusahaan swasta. Dengan cara ini, Khilafah dapat mengarahkan jenis investasi yang diperlukan. Dana dapat diambil dari Baitul Mal dan dalam situasi genting pajak darurat dapat dibebankan kepada orang-orang sebagai dana untuk mencukupkan penelitian dan pembuatan obat yang penting. Hal ini akan menjadi proses yang jauh efisien daripada sistem saat ini, yang memberi peluang perusahaan-perusahaan swasta memutuskan apa yang harus dikembangkan berdasarkan keuntungan finansial mereka. Pada akhirnya, biaya riset dan pengembaangan masih diteruskan kepada para pembayar pajak dan uang pajak tersebut digunakan pemerintah untuk membayar harga pengobatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Sebagai contoh, di Inggris, pengobatan untuk kanker prostat yang disebut Casodex 150mg berharga £240 untuk 28 tablet sedangkan versi generiknya hanya £9,73 untuk jumlah yang sama. Perbedaan senilai £230,27 dimaksudkan untuk menutupi biaya riset dan pengembangan yang menggelembung. Tentu iniuntuk memberikan keuntungan yang banyak bagi perusahaan-perusahaan farmasi.
Di samping itu, tidak hanya menyediakan cara yang efisien untuk meneliti dan mengembangkan obat-obatan yang penting, dalam Khilafah juga akan memungkinkan persilangan teknologi. Perusahaan-perusahaan lain tidak akan dibatasi oleh adanya sistem paten regresif. Jadi, negara Khilafah akan memberikan alternatif yang jelas atas kegagalan sistem Kapitalisme.
Krisis seperti wabah Ebola menunjukkan kelemahan sistem Kapitalis dan ekonomi pasar bebas. Tentu ini membutuhkan solusi yang membuat kehidupan manusia terlepas dari kesengsaraan.
[1] http://www.dnaindia.com/world/report-with-only-25-funding-ebola-aid-far-short-of-1-billion-needed-un-2025109
[2] http://www.hngn.com/articles/45875/20141015/ebola-virus-outbreak-2014-pharmaceutical-company-launches-indiegogo-campaign-to-fund-vaccine.htm
[3] http://time.com/3481378/ebola-emerging-diseases/
[4] http://www.biopharma-reporter.com/Markets-Regulations/WHO-slams-pharma-for-failing-to-invest-in-non-profitable-Ebola-R-D
[5] http://www.independent.co.uk/voices/comment/theyd-find-a-cure-if-ebola-came-to-london-9644515.html
[6] http://www.drugwatch.com/manufacturer/ [www.al-khilafah.org]
Tidak ada komentar