Header Ads

Ratusan Massa HTI Ngawi Tolak Rencana Kenaikan BBM Oleh Pemerintah

Ratusan Massa HTI Ngawi Tolak Rencana Kenaikan BBM Oleh Pemerintah
Rencana pemerintah yang hendak menaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akhir tahun ini dinilai bakal menyengsarakan rakyat. Akibatnya ratusan massa yang tergabung organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) wilayah Ngawi melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM di perempatan Margomulyo, Kecamatan Ngawi Kota, Ngawi, Jawa Timur, Jum’at (07/11).

Dalam aksinya, mereka membawa berbagai atribut seperti bendera, poster dan selebaran yang berisi berbagai tuntutan terhadap pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Beberapa perwakilan aktivis HTI secara bergantian melakukan orasi sebagai bentuk pernyataan sikap mereka terhadap rencana pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat.



Menurutnya, penghapusan subsidi BBM dengan menaikan harga justru tidak memberikan solusi terbaik bagi rakyat malah sebaliknya. Eko Budi Koordinator HTI menegaskan langkah pemerintah sangat prematur di saat harga minyak dunia mengalami penurunan harga. Sehingga apapun alasanya pemerintah telah mendiskriminasi hak rakyat kecil tanpa melihat dampak dikemudian hari.

“Pemerintah seharusnya mengevaluasi ulang secara menyeluruh apa dampak yang diakibatkan jika BBM ini dipaksakan naik. Yang jadi korban tetap rakyat makanya tolong kepada Jokowi dipikirkan kembali kebijakanya,” kata Eko Budi.

Tambahnya, pemerintahan Jokowi jangan sampai tutup mata terkait pengolahan migas sekarang ini yang melibatkan pihak asing. Hal tersebut jelas memangkas hak serta hajat hidup rakyat Indonesia dengan menyerahkan pengelolaan kekayaan alam dalam negeri pada kapitalis asing. Kemudian rencana kenaikan BBM secara langsung akan berimbas harga kebutuhan pokok ikut meroket naik.

Kata Eko Budi, pihaknya akan terus melakukan aksi serupa jika pemerintah terus ngotot dengan kebijakan yang tidak popular bagi rakyat. “Kami perwakilan HTI di Ngawi akan tetap menyuarakan hak rakyat jika pemerintah tidak mau mendengar suara rakyat. Dan Presiden Jokowi harus berpijak kepentingan rakyat bukan yang lain,” pungkasnya. [siagaindonesia/www.al-khilafah.org]

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.