Ambalat kembali digugat !!
Krisis Ambalat kembali menghangat. sejak Februari-Maret 2005 Krisis Ambalat muncul, sekarang krisis tersebut kembali berulang. Lagi-lagi, Malaysialah yang menjadi biangnya.
Empat tahun lalu krisis dipicu oleh ulah Petronas, perusahaan minyak milik Malaysia, yang memberikan konsesi pengeboran minyak di lepas pantai Sulawesi, yaitu Blok Ambalat, kepada Shell (perusahaan milik Inggris dan Belanda) 15 Februari 2005. Saat itu, Pemerintah Indonesia langsung mengeluarkan nota protes kepada Malaysia. Protes ini dilayangkan karena, menurut Juru Bicara Departemen Luar Negeri Marty Natalegawa saat itu, pemberian hak konsesi ini dilakukan dalam wilayah perairan Indonesia.
Menurut Marty, klaim tersebut dilakukan Malaysia dengan argumentasi peta tahun 1979 yang diterbitkan secara sepihak oleh Malaysia. "Jangankan Indonesia, negara lain saja sudah protes atas penerbitan peta itu, karena mengubah wilayah perairan di Asia Tenggara," ujar Marty saat itu.
Protes terhadap peta itu menurut Marty, sudah dilakukan sejak Tahun 1980 dan tetap dilakukan secara berkala. Indonesia sendiri, ujar Marty, telah memberikan konsesi minyak kepada beberapa perusahaan minyak dunia di lokasi ini sejak tahun 1960-an tanpa ada keberatan dan protes dari negara lain. "Karena memang dilakukan di wilayah Indonesia," kata Marty. (Tempointeraktif, 27/2/2005).
Pemberian konsesi minyak di perairan tersebut memang lebih dulu dilakukan Indonesia kepada berbagai perusahaan minyak dunia sejak tahun 1960-an, antara lain kepada Total Indonesie untuk Blok Bunyu sejak 1967 yang dilanjutkan dengan konsesi kepada Hadson Bunyu BV pada 1985. Konsesi lainnya diberikan kepada Beyond Petroleum (BP) untuk Blok North East Kalimantan Offshore dan ENI Bukat Ltd. Italia untuk Blok Bukat pada 1988.
Hubungan kedua negara tetangga ini mengalami ketegangan yang mencemaskan. Dalam pekan pertama Maret 2005, sudah beberapa kali kapal-kapal perang RI dan Malaysia berhadap-hadapan, nyaris baku tembak.
Bagaimana Mendudukkan Masalah ini?
Pertama: Ambalat adalah kawasan yang berada di wilayah Balongan, yang kini berada di Propinsi Kalimantan Timur, salah satu propinsi di Indonesia. Sebelumnya tidak ada masalah bagi Malaysia, ketika Ambalat menjadi bagian dari Indonesia. Namun, ketika perusahaan Amerika dan Inggeris masuk untuk mengeksplorasi minyak di sana, maka perusahaan-perusahaan itulan yang berada di belakang krisis tersebut. Satu pihak, manuvernya bersandar kepada Amerika, yang mempunyai cengkraman di Indonesia, sementara yang lain bersandar kepada Inggeris, yang mempunyai cengkraman di Malaysia. Seharusnya, baik Indonesia maupun Malaysia, menyadari betul masalah ini, dan keduanya harus mencari titik temu. Kita juga tidak boleh memberikan peluang kepada kedua negara Kafir penjajah itu untuk memprovokasi kedua negeri Muslim yang bertetangga ini.
Kedua: Hukum syariat mengenai kepemilikan minyak adalah milik umum bagi seluruh kaum Muslim, di manapun keberadaannya di negeri kaum Muslim. Tidak boleh seorang pun penguasa kaum Muslim memberikannya kepada perusahaan asing untuk dieksplorasi, baik Amerika, Inggeris, Italia, Belanda maupun yang lain. Negara Islam (Khilafah)-lah yang berhak mengeksplorasi minyak (sebagaimana tambang mineral yang lain) demi kemaslahatan kaum Muslim. Jika sarana atau tenaga ahlinya kurang, maka negara bisa menyewanya dengan upah, tetapi tidak dengan memberikan konsesi kepada kaum Kafir penjajah. Karena itu, apa yang telah dilakukan oleh Malaysia dan Indonesia, dengan memberikan konsesi kepada perusahaan Kafir penjajah adalah batil.
Ketiga: Kaum Muslim harus paham, bahwa masalah Ambalat bukanlah satu-satunya masalah di negeri kaum Muslim. Ada beribu-ribu problem dan masalah lainnya. Semuanya merupakan cabang dari masalah utama, yaitu hilangnya Khilafah yang menjadi pengurus, yang akan mengurusi urusan kaum Muslim di mana pun mereka berada.
wallahu'alam bishowwab
adi victoria [al_ikhwan1924]
bella burhani [viva_rosetti]
hazna alifah [hasnaalifah22]
Empat tahun lalu krisis dipicu oleh ulah Petronas, perusahaan minyak milik Malaysia, yang memberikan konsesi pengeboran minyak di lepas pantai Sulawesi, yaitu Blok Ambalat, kepada Shell (perusahaan milik Inggris dan Belanda) 15 Februari 2005. Saat itu, Pemerintah Indonesia langsung mengeluarkan nota protes kepada Malaysia. Protes ini dilayangkan karena, menurut Juru Bicara Departemen Luar Negeri Marty Natalegawa saat itu, pemberian hak konsesi ini dilakukan dalam wilayah perairan Indonesia.
Menurut Marty, klaim tersebut dilakukan Malaysia dengan argumentasi peta tahun 1979 yang diterbitkan secara sepihak oleh Malaysia. "Jangankan Indonesia, negara lain saja sudah protes atas penerbitan peta itu, karena mengubah wilayah perairan di Asia Tenggara," ujar Marty saat itu.
Protes terhadap peta itu menurut Marty, sudah dilakukan sejak Tahun 1980 dan tetap dilakukan secara berkala. Indonesia sendiri, ujar Marty, telah memberikan konsesi minyak kepada beberapa perusahaan minyak dunia di lokasi ini sejak tahun 1960-an tanpa ada keberatan dan protes dari negara lain. "Karena memang dilakukan di wilayah Indonesia," kata Marty. (Tempointeraktif, 27/2/2005).
Pemberian konsesi minyak di perairan tersebut memang lebih dulu dilakukan Indonesia kepada berbagai perusahaan minyak dunia sejak tahun 1960-an, antara lain kepada Total Indonesie untuk Blok Bunyu sejak 1967 yang dilanjutkan dengan konsesi kepada Hadson Bunyu BV pada 1985. Konsesi lainnya diberikan kepada Beyond Petroleum (BP) untuk Blok North East Kalimantan Offshore dan ENI Bukat Ltd. Italia untuk Blok Bukat pada 1988.
Hubungan kedua negara tetangga ini mengalami ketegangan yang mencemaskan. Dalam pekan pertama Maret 2005, sudah beberapa kali kapal-kapal perang RI dan Malaysia berhadap-hadapan, nyaris baku tembak.
Bagaimana Mendudukkan Masalah ini?
Pertama: Ambalat adalah kawasan yang berada di wilayah Balongan, yang kini berada di Propinsi Kalimantan Timur, salah satu propinsi di Indonesia. Sebelumnya tidak ada masalah bagi Malaysia, ketika Ambalat menjadi bagian dari Indonesia. Namun, ketika perusahaan Amerika dan Inggeris masuk untuk mengeksplorasi minyak di sana, maka perusahaan-perusahaan itulan yang berada di belakang krisis tersebut. Satu pihak, manuvernya bersandar kepada Amerika, yang mempunyai cengkraman di Indonesia, sementara yang lain bersandar kepada Inggeris, yang mempunyai cengkraman di Malaysia. Seharusnya, baik Indonesia maupun Malaysia, menyadari betul masalah ini, dan keduanya harus mencari titik temu. Kita juga tidak boleh memberikan peluang kepada kedua negara Kafir penjajah itu untuk memprovokasi kedua negeri Muslim yang bertetangga ini.
Kedua: Hukum syariat mengenai kepemilikan minyak adalah milik umum bagi seluruh kaum Muslim, di manapun keberadaannya di negeri kaum Muslim. Tidak boleh seorang pun penguasa kaum Muslim memberikannya kepada perusahaan asing untuk dieksplorasi, baik Amerika, Inggeris, Italia, Belanda maupun yang lain. Negara Islam (Khilafah)-lah yang berhak mengeksplorasi minyak (sebagaimana tambang mineral yang lain) demi kemaslahatan kaum Muslim. Jika sarana atau tenaga ahlinya kurang, maka negara bisa menyewanya dengan upah, tetapi tidak dengan memberikan konsesi kepada kaum Kafir penjajah. Karena itu, apa yang telah dilakukan oleh Malaysia dan Indonesia, dengan memberikan konsesi kepada perusahaan Kafir penjajah adalah batil.
Ketiga: Kaum Muslim harus paham, bahwa masalah Ambalat bukanlah satu-satunya masalah di negeri kaum Muslim. Ada beribu-ribu problem dan masalah lainnya. Semuanya merupakan cabang dari masalah utama, yaitu hilangnya Khilafah yang menjadi pengurus, yang akan mengurusi urusan kaum Muslim di mana pun mereka berada.
wallahu'alam bishowwab
adi victoria [al_ikhwan1924]
bella burhani [viva_rosetti]
hazna alifah [hasnaalifah22]
Tidak ada komentar