BKLDK Yogya Serukan Tinggalkan Neoliberalisme
Yogyakarta-Ratusan massa yang tergabung dalam Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) menggelar aksi memblokade jalan di seputaran Bundaran UGM, Rabu (28/10). Mereka menyerukan kepada rezim pemerintahan baru untuk meninggalkan neoliberalisme serta menegakkan syariah dan khilafah.
"Kabinet Indonesia bersatu jilid II sebagai bentuk rezim baru secara prinsip pemikirannya tidak berubah. Pos strategis bidang ekonomi tetap diisi oleh menteri-menteri yang pro liberal. Kecenderungan rezim baru ini terhadap ideologi sekuler neoliberal tetap bertahan seperti sebelumnya, bahkan semakin menguat," ujar koordinator aksi Hamid Hawali.
Dirinya mengungkapkan, proyek liberalisasi ekonomi Indonesia akan memasuki tahap implementasi. Dimana sejak 10 tahun lalu proyek liberalisasi ekonomi telah dipersiapkan. Lembaga-lembaga asing pun ikut andil dalam penyusunan kebijakan pemerintahan mulai dari UU Sumber Daya Air, UU Penanaman Modal, UU mineral dan Batubara, UU ketenagalistrikan dan lainnya.
"Bahkan dalam rangka liberalisasi ekonomi, sekitar 200 UU sudah disiapkan untuk disahkan oleh parlemen terpilih. Tak ada yang menjamin kekayaan alam Indonesia tidak akan dijarah oleh pihak asing dalam waktu 5 tahun kedepan. Atau bisa jadi BUMN strategis akan lenyap mengikuti privatisasi yang sudah digariskan sebelumnya. Kondisi ini semakin parah karena mayoritas menteri juga berasal dari partai anggota koalisi gemuk rezim baru ini plus 75 persen anggota parlemen yang juga berasal dari pihak yang sama. Artinya proses liberalisasi akan berjalan lancar dan legal tanpa proses kritik yang signifikan," katanya.
Hamid menambahkan, fakta menunjukkan sejak kemerdekaan sampai saat ini, Indonesia telah berganti-ganti rezim tetapi rakyat tetap berada dalam penderitaan. Dimana ada persoalan mendasar yang terjadi pada negeri ini sehingga problem rakyat semakin menggunung. Dan tidak cukup sekedar berganti rezim tetapi sistem rusak yang membawa penderitaan rakyat harus diganti.
"Kondisi faktual diatas menggugah kami untuk menganalisa dan merumuskan solusi intelektual agar negeri ini bisa terbebas dari penjajahan di berbagai bidang. Hal itulah yang mendorong kami menyelenggarakan Kongres Mahasiswa Islam Indonesia (KMII) di Jakarta pada 18 Oktober 2009 lalu. Lebih dari 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia ikut berpartisipasi dan berhasil dirumuskan sumpah mahasiswa. Disana kami menyerukan kepada rezim manapun termasuk rezim penguasa agar tidak mempertahankan sistem sekuler baik sosialisme maupun liberalisme," tandasnya. (krjogja.com 28/10/2009_ Andi/*)
Lihat berita lainya
"Kabinet Indonesia bersatu jilid II sebagai bentuk rezim baru secara prinsip pemikirannya tidak berubah. Pos strategis bidang ekonomi tetap diisi oleh menteri-menteri yang pro liberal. Kecenderungan rezim baru ini terhadap ideologi sekuler neoliberal tetap bertahan seperti sebelumnya, bahkan semakin menguat," ujar koordinator aksi Hamid Hawali.
Dirinya mengungkapkan, proyek liberalisasi ekonomi Indonesia akan memasuki tahap implementasi. Dimana sejak 10 tahun lalu proyek liberalisasi ekonomi telah dipersiapkan. Lembaga-lembaga asing pun ikut andil dalam penyusunan kebijakan pemerintahan mulai dari UU Sumber Daya Air, UU Penanaman Modal, UU mineral dan Batubara, UU ketenagalistrikan dan lainnya.
"Bahkan dalam rangka liberalisasi ekonomi, sekitar 200 UU sudah disiapkan untuk disahkan oleh parlemen terpilih. Tak ada yang menjamin kekayaan alam Indonesia tidak akan dijarah oleh pihak asing dalam waktu 5 tahun kedepan. Atau bisa jadi BUMN strategis akan lenyap mengikuti privatisasi yang sudah digariskan sebelumnya. Kondisi ini semakin parah karena mayoritas menteri juga berasal dari partai anggota koalisi gemuk rezim baru ini plus 75 persen anggota parlemen yang juga berasal dari pihak yang sama. Artinya proses liberalisasi akan berjalan lancar dan legal tanpa proses kritik yang signifikan," katanya.
Hamid menambahkan, fakta menunjukkan sejak kemerdekaan sampai saat ini, Indonesia telah berganti-ganti rezim tetapi rakyat tetap berada dalam penderitaan. Dimana ada persoalan mendasar yang terjadi pada negeri ini sehingga problem rakyat semakin menggunung. Dan tidak cukup sekedar berganti rezim tetapi sistem rusak yang membawa penderitaan rakyat harus diganti.
"Kondisi faktual diatas menggugah kami untuk menganalisa dan merumuskan solusi intelektual agar negeri ini bisa terbebas dari penjajahan di berbagai bidang. Hal itulah yang mendorong kami menyelenggarakan Kongres Mahasiswa Islam Indonesia (KMII) di Jakarta pada 18 Oktober 2009 lalu. Lebih dari 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia ikut berpartisipasi dan berhasil dirumuskan sumpah mahasiswa. Disana kami menyerukan kepada rezim manapun termasuk rezim penguasa agar tidak mempertahankan sistem sekuler baik sosialisme maupun liberalisme," tandasnya. (krjogja.com 28/10/2009_ Andi/*)
Lihat berita lainya
Tidak ada komentar