Kenaikkan Harga BBM, Ada Skenario Merusak Unjuk Rasa Jadi Menakutkan

Aksi penolakan penaikan harga BBM yang tak kunjung bisa diredam dengan cara-cara penyuapan, bahkantelah terjadi konsolidasi di kalangan mahasiswa dengan buruh, petani, nelayan dan aktivis pergerakan, membuat pemerintah merespon dengan cara tidak sehat. Pemerintah seakan-akan membangun opini (insinuasi) negatif bahwa para penentang kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat itu akan membuat huru-hara.



"Itulah alasan utama diturunkannya pasukan TNI bersenjata lengkap yang disiapkan sebagai alat pemukul para pengunjuk rasa. Padahal selama ini polisi tidak pernah bermasalah dalam menangani dan mengawal setiap unjukrasa," tandas Adhie Massardi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih dalam rilisnya kepada Eramuslim.com, Senin (26/3)

Pemerintah juga ditengarai menebar rasa takut di kalangan etnis Tionghoa bahwa aksi menentang kebijakan penaikan harga BBM yang akan dimulai pada 27 Maret ini bakal berujung kerusuhan sebagaimana terjadi pada Mei 1998.

"Agar skenario merusak unjuk rasa rakyat menjadi betul-betul menakutkan, bukan tidak mungkin akan disusupkan “pasukan perusak” yang akan melakukan tindakan anarkis dari barisan massa aksi. Sehingga dengan demikian ada cukup alasan TNI-Polri bersenjata merangsek ke dan membubarkan paksapengunjuk rasa," tambahnya.

Padahal rencana penaikan harga BBM itu hanya pemicunya saja dari gerakan massa. Sebab sejatinya rakyat dan mahasiswa sudah sangat muak pada rezim korup, yang oleh para pemuka agama dibilang “rezim pembohong”.

"Oleh sebab itu, kami mengingatkan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri,agar menyikapi para pengunjuk rasa secara proporsional. Sebab tugas dan tanggungjawab TNI-Polri adalah mengamankan NKRI, dan rakyat Indonesia. Boleh menjaga keselamatan Presiden dan keluarganya, tapi bukan menjaga keselamatan dan kelangsungan kekuasaannya yang korup dan tidak berpihak kepada rakyat," tegas pria yang pernah membawakan Puisi 'Negeri Para Bedebah' ini.

Dan belajar dari masa lalu, sambung Massardi, harus ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi banyak korban jiwa dan pelanggaran HAM akibat melanggar undang-undang atau menyalahi prosedur yang biasa diberlakukan. [eramuslim/al-khilafah.org]