Habiskan Anggaran Rp20,8 Miliar, DPRD Kudus Plesiran ke Bali-Padang
Kunjungan kerja (Kunker) yang dilakukan seluruh komisi di DPRD Kudus
(Komisi A ke Padang, Komisi B,C, D ke Bali) menjadi bukti kuatnya hasrat
para wakil rakyat di kota Kretek menghabiskan anggaran.
"Anggran Rp 20,8 miliar biaya yang dianggarkan untuk 1 tahun anggaran APBD 2012 untuk kegiatan kunker, workshop (lokakarya) dan konsultasi patut dipertanyakan efektifitas dan manfaatnya bagi pengembangan Kudus," kata Koordinator Peran Masyarakat Transformasi (PeRMATA) Kudus, Slamet Machmudi Jumat (28/9).
Menurut Slamet, Kegiatan kunker yang dilakukan DPRD Kudus selain intensitasnya berlebih, juga dilakukan tidak transparan. "Hasil kunker sangat jarang disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga prioritas dan kualitas kunker yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kudus luput dari evaluasi rakyat," paparnya.
Kata Slamet, dugaan kunker dijadikan sarana menambah penghasilan tambahan anggota DPRD Kudus sulit terbantahkan.
"Rakyat tidak diberi akses untuk mengetahui prioritas program dan kapasitas daerah yang dijadikan obyek kunker bagi kemajuan masyarakat di Kudus. Bali identik dengan pariwisata sehingga korelasi kunker lebih pada kegiatan plesiran," jelas Slamet.
Ia juga mengatakan kegiatan kunker Pimpinan/Anggota DPRD Kudus di Bali dan Padang menjadi ironi di tengah prioritas program pembahasan APBD-P (Perubahan) 2012 yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh para anggota DPRD.
"Deadlock-nya pembahasan APBD-P 2012 lebih karena nuansa politis menhadapi Pilkada 2013. Sementara mandeknya pembahasan APBD-P berdampak pada mandeknya pembangunan dan rakyat-lah yang menjadi korban," pungkasnya. [itoday/www.al-khilafah.org]
"Anggran Rp 20,8 miliar biaya yang dianggarkan untuk 1 tahun anggaran APBD 2012 untuk kegiatan kunker, workshop (lokakarya) dan konsultasi patut dipertanyakan efektifitas dan manfaatnya bagi pengembangan Kudus," kata Koordinator Peran Masyarakat Transformasi (PeRMATA) Kudus, Slamet Machmudi Jumat (28/9).
Menurut Slamet, Kegiatan kunker yang dilakukan DPRD Kudus selain intensitasnya berlebih, juga dilakukan tidak transparan. "Hasil kunker sangat jarang disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga prioritas dan kualitas kunker yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kudus luput dari evaluasi rakyat," paparnya.
Kata Slamet, dugaan kunker dijadikan sarana menambah penghasilan tambahan anggota DPRD Kudus sulit terbantahkan.
"Rakyat tidak diberi akses untuk mengetahui prioritas program dan kapasitas daerah yang dijadikan obyek kunker bagi kemajuan masyarakat di Kudus. Bali identik dengan pariwisata sehingga korelasi kunker lebih pada kegiatan plesiran," jelas Slamet.
Ia juga mengatakan kegiatan kunker Pimpinan/Anggota DPRD Kudus di Bali dan Padang menjadi ironi di tengah prioritas program pembahasan APBD-P (Perubahan) 2012 yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh para anggota DPRD.
"Deadlock-nya pembahasan APBD-P 2012 lebih karena nuansa politis menhadapi Pilkada 2013. Sementara mandeknya pembahasan APBD-P berdampak pada mandeknya pembangunan dan rakyat-lah yang menjadi korban," pungkasnya. [itoday/www.al-khilafah.org]


Tidak ada komentar