Semakin Neolib, Pemerintah Sertakan Asing dalam Distribusi BBM Subsidi

Rencana pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak asing mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menuai kecaman dari berbagai pihak, salah satunya dari Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Arim Nasim.


“Sudah hampir 90 % sumber minyak dikuasai oleh swasta dan asing akibat kebijakan pemerintah yang  kapitalis dan neoliberal, sekarang pemerintah akan melibatkan asing dalam distribusi BBM bersubsidi!” hardiknya, Selasa (2/10), melalui pesan elektronik yang disampaikan kepada mediaumat.com.

Menurut Arim, melibatkan swasta dan asing dalam penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi semakin membuktikan bahwa pemerintah dan rezim saat ini hanya menjadi perpanjangan tangan untuk kepentingan para kapitalis asing walaupun harus mengorbankan rakyatnya sendiri. “Saatnya ganti rezim dan ganti sistem dengan menegakkan syariah dan khilafah,” pungkasnya.

Sebelumnya, pengamat energi dari Indo­ne­sian Resourses Studies Marwan Ba­tubara meminta, pemerintah membatalkan proses tender BBM ber­subsidi yang kini tengah di­lakukan Badan Pengatur Hilir Mi­nyak dan Gas Bumi (BPH Mi­gas).  “Untuk urusan BBM sub­sidi, tidak layak diserahkan ke swas­ta apa­la­gi asing. Serahkan sa­ja ke BUMN yakni Pertamina yang 100 persen sahamnya di­mi­liki ne­gara,” cetus­nya.

Menurut dia, selama ini, pelak­sa­naan tender yang sudah ber­ja­lan 3-4 tahun cenderung di­pak­sa­kan. “Jadi, kenapa tidak se­ka­lian ditiadakan saja,” kata­nya.

Ia meminta, pemerintah tidak ber­main-main dengan urusan BBM subsidi yang terkait dengan ke­bu­tuhan utama rakyat.

Saat ini, BPH Migas tengah me­­nyelenggarakan tender penye­diaan dan pendistribusian BBM bersubsidi untuk 2013. Tercatat se­­banyak empat perusahaan yang ber­minat yakni PT Pertamina (Persero), PT Shell Indonesia, PT Aneka Kimia Raya (AKR) Cor­porindo Tbk (AKR), dan PT Sur­ya Parna Niaga (SPN).[] [mediaumat/www.al-khilafah.org]