Bogor Mau Kemana?

“Bogor mau dibawa kemana? Itu adalah pertanyaan banyak orang. Banyak yang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Menjadi tanggungjawab pimpinan untuk menunjukkan arah pembangunan kotanya. Jika pemimpin tidak bisa memberi jawaban (atas pertanyaan tersebut, Red), berarti masih ada persoalan,” ujar Walikota Bogor Dr. Bima Arya dalam keynote speech mengawali diskusi Halqoh Islam dan Peradaban yang diselenggarakan oleh DPD II HTI Kota Bogor Sabtu (20/12).



Menurut Walikota, Tiga kunci pembangunan jangka menengah Kota Bogor adalah mewujudkan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman, beriman dan transparan.

“Bogor harus menjadi kota yang betul-betul beriman, tidak sekedar bersih indah dan nyaman. Namun lebih dari itu, Bogor harus menjadi kota dengan masyarakat yang taat kepada Allah dan melaksanakan setiap aturanNya dalam kehidupan,” tegas Ketua DPD II HTI Kota Bogor H. M. Irfan dalam sambutan pembuka acara yang berlangsung di Gedung Majlis Ulama Indonesia Kota Bogor tersebut.

Di sesi pertama diskusi, Host Iwan Januar mempersilahkan Ketua Komisi IV MUI H. Dani untuk menjelaskan kondisi keagamaan Kota Bogor. Dalam paparannya, H Dani mengingatkan untuk menjaga anak cucu kita dari pengaruh permutadan dan aliran sesat yg berkembang di Bogor.

“Kelompok Liberal adalah kelompok orang-orang munafik yang juga harus diwaspadai,” katanya.

Lalu Kapolresta Bogor AKBP Irsan memaparkan tentang adanya peningkatkan pengaduan yang diterima oleh Kepolisian Resort Bogor Kota.

“Di tahun 2013 ada 1287 pengaduan ke polresta bogor. Tahun 2014 ada 1312 pengaduan. Didominasi curas, curanmor, lakalantas dan narkoba,” paparnya.

Kasus Narkoba, lanjutnya, banyak disebabkan oleh karena salah pergaulan dan kurangnya perhatian orang tua. Saat ini Kota Bogor belum memiliki PERDA Miras.

Tokoh intelektual Ismail mengungkapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor berada di urutan kelima di Jawa Barat.

“Dampak dari pembangunan fisik sekolah di Kota Bogor belum berimplikasi positif dan signifikan terhadap perilaku pelajar. Kita masih melihat tingginya kasus tawuran antar pelajar, tindak konsumsi miras. Pemerintah harus membuat aturan tegas agar kemaksiyatan tidak muncul di tengah masyarakat.

Pendidikan secara islami tidak cukup hanya diterapkan dan dilakukan oleh gurunya saja, butuh sinergitas yang sempurna antara guru, orangtua, keluarga, masyarakat dan negara untuk menerapkan pendidikan Islami kepada para generasi muda. Hanya khilafah yang dapat menjamin penyelenggaraan pendidikan secara islami ini dengan baik,” papar tokoh yang juga Dosen tersebut.

Menanggapi Kurikulum 2013, Ismail menyatakan bahwa Islam tidak memisahkan antara sains dan agama. Kurikulum demikianlah yang harus ada dan diterapkan di sistem pendidikan negeri ini. Karena hanya dengan sistem pendidikan yang mengkaitkan sains dan agama yang dapat melahirkan insan berprestasi dan bertaqwa.

Diskusi semakin menghangat. Giliran Tokoh Muda Bogor Gus Uwik memaparkan pandangannya tentang peran penting penguasa di tengah masyarakat.

“Ketika seseorang menjadi penguasa frame yang harus dipake adalah melayani seluruh urusan masyarakat bukan dilayani, karena al-hakim itu adalah orang yang mengurusi rakyat,” tegas Tokoh Muda yang juga aktif sebagai jurnalis tersebut.

Penguasa, tambahnya, harus berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat terkait enam hal, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Semuanya harus tercukupi secara individu, bukan secara agregat. “Permasalahan Kota Bogor akan terselesaikan dengan tuntas jika Kota Bogor menerapkan Syariah Islam di segala aspek kehidupan, tuntasnya.

Sejalan dengan pembicara sebelumnya, Ketua Komisi II MUI Kota Bogor H. Amiruddin memaparkan tentang adanya dua kebutuhan negeri ini jika ingin dijadikan sebagai negeri yang lebih baik.

“Negeri ini membutuhkan dua hal. Pertama, Kita membutuhkan pemimpin yang baik dan amanah sesuai dengan kriteria Islam. Kedua, Kita membutuhkan sistem atau aturan yang baik. Sistem yang baik hanyalah sistem yang dibuat oleh Sang Pencipta Bumi ini. DPR tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan aturan Allah SWT,” kata ustadz Pimpinan Yayasan Khoiru Ummah ini yang disambut sepakat oleh peserta.

“Bogor mau kemana? Bogor harus bersyariah! Syariah harus diterapkan di tengah-tengah masyarakat Kota Bogor,“ tegas KH Amiruddin dengan lantang. [] MI Kota Bogor [htipress/www.al-khilafah.org]