Gaduh Ekonomi dan Hukum, Bukti Negara Sekarat?
Oleh Habibi Sahid (Mahasiswa Ilmu Hukum-Univ. Negeri Surabaya)
Tahun ini seolah menjadi kesesngsaraan bagi rakyat Indonesia. Pasalnya perekonomian saat ini sedang tidak stabil. Hal tentu diakibatkan oleh nilai tukar rupiah yang mencapai Rp 14.700. tentu ini akan berdampak kepada sektor ekonomi seperti naiknya harga bahan pokok. Bahan pokok yang menjadi daya beli utama masyarakat yang seharusnya mendukung daya beli masyaraka ternyata justru sebaliknya, tidak hanya itu, hampir di seluruh pasar ekonomi harga dan biaya semakin meningkat. Dengan kondisi seperti ini, perekonomian Indonesia di status merah atau bahaya.
Ketidakpastian hukum pun dirasakan rakyat kecil. Tatkala elit penguasa terjerat kasus. Seolah hukum pun lelet menjerat mereka. Hukum kian tumpul dan dikebiri oleh mereka yang mengaku sebagai sok tahu hukum. Begitu banyak kasus korupsi yang belum tuntas, baik di daerah atau pun pusat. Penegak hukum pun mudah dibeli. Sandiwara sering dimulai dari meja persidangan. Tidak bisa banyak berharap pada hukum yang ditafsirkan sekehendak manusia. Kalaulah negeri ini berpegang pada hukum, lantas hukum apa jika kondisinya seperti ini? Hukum rimba? Atau lainnya?
Sistem Jahat Kapitalisme
Melihat permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini, ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak sesuati target, data menunjukkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 5% menjadi 4,7%. Hal ini disebabkan oleh pengeluaran pemerintah yang dinilai boro, impor barang-barang ke dalam negeri semakin gencar dilakukan seperti beras, daging sapi dsb. Padahal jika melihat data sesungguhnya pasokan beras dan daging sapi masih dianggap mencukupi.
Memang di dalam dokumen negara tidak disebutkan sistem ekonomi Indonesia, namun pada prakteknya sistem ekonomi yang dianut Indonesia adalah sistem ekonomi kapitalis. Karakteristik tersebut dapat diketahui dari praktek permintaan dan penawaran pada pasar modal, hak milik privat, ketergantungan pada sistem harga, adanya intervensi asing. Ketidak jelasan di dalam dokumen negara inilah yang menyebabkan carut marutnya perekonomian di Indonesia. Ada sebagian tokoh yang berpendapat bahwa perekonomian di Indonesia adalah perekonomian pancasila. Artinya sesuai dengan nilai-nilai pandangan hidup bangsa, Namun faktanya tidak demikian, adanya intervensi asing bahkan pengeloaan dan kepemilikian sumber daya alam Indonesia di dominasi oleh asing penjajah. Inilah salah satu kesalahan fatal negera kita.
Hukum Amburadul
Hukum adalah aturan yang mengikat dan memaksa seluruh rakyat. Dengan adanya hukum diharapkan menjadi wadah atau tempat masyarakat untuk berlindung dan mendapatkan keadilan namun tidak demikian, justru jauh dari harapan. Anehnya lagi hukum di negeri ini bisa diperjualbelikan. Hal ini bukan rahasia umum lagi ketika ada seorang pejabat negara yang keluar masuk penjara hanya dengan membayar uang yang diinginkan. Betapa bobroknya sistem hukum kita. Inilah potret bahwa negara kita masih dalam kategori negara berkembang bahkan bisa dikatakan negara gagal.
Rezim sekarang yang berada dibawah Jokowi-Jk justru semakin membuat sistem hukum Indonesia semakin rusak, fakta bahwa rezim sekrang semakin otoriter dan represif dengan adanya isu pasal penghinaan terhadap presiden yang kabarnya mau dihidupkan kembali. Bila pasal tersebut sampai dimasukkan kembali, maka Indonesia akan bergerser menjadi negara kerajaan sebab presiden memiliki kekuasaan penuh dan berlebih dari fungsi dan kewenangannya dalam lembaga eksekutif.
Saatnya kembali kepada Al-Islam
Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kerusakan dan kebobrokan dalam segala aspek. Hal ini disebabkan oleh sistem, pemerintahan dan bentuk negara yang dianut dan diterapkan di Indonesia tidak sesuai dengan syariat Islam. Dengan menerapkan syariat Islam, maka semua kehidupan akan menjadi teratur dan dengan khilafah pula negara akan menjadi negara yang makmur dan kuat serta tidak tertandingi karena sumbernya langsung dari Sang Pencipta Yaitu Allah. SWT..... [www.al-khilafah.org]
Tidak ada komentar