Alhamdulillah... Mesir akan Buka Permanen Perbatasan Raffah-Gaza
Mesir akan membuka secara tetap penyeberangan perbatasan Rafah dengan Jalur Gaza. Langka itu sebagai bagian dari rencananya untuk meredakan blokade terhadap Jalur Gaza, kata Menteri Luar Negeri, Nabil al-Arabi, di dalam wawancara dengan Al-Jazira, Jumat (29/4).
Menlu Al-Arabi mengatakan negaranya akan melakukan "tindakan penting guna membantu meredakan blokade terhadap Jalur Gaza dalam beberapa hari ke depan", demikian laporan saluran satelit berbahasa Arab itu.
Ia mengatakan Mesir takkan lagi menerima perbatasan Rafah --satu-satunya tempat penyeberangan yang tak melewati Israel-- ditutup. Ia menggambarkan keputusan negerinya untuk menutup perbatasan tersebut sebagai memalukan.
Mesir telah menutup sebagian besar tempat penyeberangan Rafah, dan membukanya cuma untuk kepentingan kemanusiaan dari Jalur Gaza--yang terkepung.
Israel memberlakukan blokadenya atas Jalur Gaza pada 2006. Blokadi kian diperketat pada tahun berikutnya, ketika Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) menguasai wilayah itu dari pasukan yang setia kepada Presiden Palestina dukungan Barat Mahmud Abbas.
Sejak 2007, sebanyak 1,5 juta warga Jalur Gaza telah mengandalkan jaringan terowongan di bawah perbatasan Rafah untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan mereka.
Kebanyakan terowongan itu digunakan untuk menyelundupkan keperluan pokok seperti makanan, peralatan rumah tanggan, bahan bangunan dan ternak. Tapi HAMAS (Haraqat Al-Muqawwamah Al-Islamiyah) dan kelompok lain pejuang Palestina menggunakan terowongan rahasia mereka sendiri untuk menyelundupkan senjata dan uang.
Kesepakatan 2005 yang diperantarai oleh Amerika Serikat memberi tugas kepada Pemerintah Otonomi Palestina dan Israel atas Rafah, di bawah pengawasan Uni Eropa.
Gerakan Fatah dan HAMAS, Rabu (27/4) mencapai kesepakatan perujukan, setelah berbulan-bulan putaran pembicaraan gagal menetapkan pembentukan pemerintah sementara dengan pandangan untuk mengadakan pemilihan presiden dan anggota dewan dalam satu tahun.
Jordania, Kamis (28/4), menyatakan negara itu menyambut baik kesepakatan perujukan antara gerakan Palestina, Fatah dan HAMAS, demikian laporan kantor berita Jordania, Petra.
Namun para pejabat Israel pada hari yang sama mengecam perjanjian persatuan Palestina tersebut, dan memperingatkan mereka tidak akan berbicara dengan pemerintah HAMAS dan Israel dapat mengambil serangkaian tindakan terhadap Pemerintah Otonomi Palestina. (republika.co.id, 29/4/2011)
Menlu Al-Arabi mengatakan negaranya akan melakukan "tindakan penting guna membantu meredakan blokade terhadap Jalur Gaza dalam beberapa hari ke depan", demikian laporan saluran satelit berbahasa Arab itu.
Ia mengatakan Mesir takkan lagi menerima perbatasan Rafah --satu-satunya tempat penyeberangan yang tak melewati Israel-- ditutup. Ia menggambarkan keputusan negerinya untuk menutup perbatasan tersebut sebagai memalukan.
Mesir telah menutup sebagian besar tempat penyeberangan Rafah, dan membukanya cuma untuk kepentingan kemanusiaan dari Jalur Gaza--yang terkepung.
Israel memberlakukan blokadenya atas Jalur Gaza pada 2006. Blokadi kian diperketat pada tahun berikutnya, ketika Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) menguasai wilayah itu dari pasukan yang setia kepada Presiden Palestina dukungan Barat Mahmud Abbas.
Sejak 2007, sebanyak 1,5 juta warga Jalur Gaza telah mengandalkan jaringan terowongan di bawah perbatasan Rafah untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan mereka.
Kebanyakan terowongan itu digunakan untuk menyelundupkan keperluan pokok seperti makanan, peralatan rumah tanggan, bahan bangunan dan ternak. Tapi HAMAS (Haraqat Al-Muqawwamah Al-Islamiyah) dan kelompok lain pejuang Palestina menggunakan terowongan rahasia mereka sendiri untuk menyelundupkan senjata dan uang.
Kesepakatan 2005 yang diperantarai oleh Amerika Serikat memberi tugas kepada Pemerintah Otonomi Palestina dan Israel atas Rafah, di bawah pengawasan Uni Eropa.
Gerakan Fatah dan HAMAS, Rabu (27/4) mencapai kesepakatan perujukan, setelah berbulan-bulan putaran pembicaraan gagal menetapkan pembentukan pemerintah sementara dengan pandangan untuk mengadakan pemilihan presiden dan anggota dewan dalam satu tahun.
Jordania, Kamis (28/4), menyatakan negara itu menyambut baik kesepakatan perujukan antara gerakan Palestina, Fatah dan HAMAS, demikian laporan kantor berita Jordania, Petra.
Namun para pejabat Israel pada hari yang sama mengecam perjanjian persatuan Palestina tersebut, dan memperingatkan mereka tidak akan berbicara dengan pemerintah HAMAS dan Israel dapat mengambil serangkaian tindakan terhadap Pemerintah Otonomi Palestina. (republika.co.id, 29/4/2011)
Tidak ada komentar