MUI Sumut Tolak Relokasi Masjid Al Ikhlas
Sebaliknya, tegas dia, MUI Sumut dan MUI Kota Medan justru mendesak agar Masjid Al-Ikhlas dibangun kembali di lokasi semula.
"Sepanjang ini, tak ada kesepakatan itu (relokasi, red)," ujar Arso kepada wartawan usai menghadap pimpinan MUI di Jakarta, belum lama ini.
Dalam pada itu, Arso juga meluruskan pernyataan yang sempat dilontarkan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, di salah satu harian Nasional edisi 13 Juli 2011, yang menyebut adanya kesepakatan mengenai relokasi Masjid Al-Ikhlas.
Arso mengatakan, tuntutan untuk membangun kembali Masjid Al-Ikhlas di lokasi semula didasari atas keputusan dan fatwa MUI Sumut. Fatwa tersebut menyatakan, status masjid itu adalah wakaf, karenanya tak boleh dibongkar dan direlokasi.
Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al- Ikhlas juga membantah adanya pertemuan dan kesepakatan dengan Kodam I Bukit Barisan untuk merelokasi masjid itu.
"Kita tidak tahu menahu dan tidak dilibatkan," ujar Sekretaris BKM Al-Ikhlas, Leo Imsar Adnans.
Leo mengatakan, hingga saat ini tidak ada kesepakatan apa pun mengenai relokasi. Sebaliknya, sebagian besar ormas Islam meminta agar masjid tersebut dibangun kembali di lokasi semula.
Menurut Leo, terdapat 29 ormas yang menyatakan hal itu. Relokasi, menurut Leo, adalah opsi yang ditolak oleh sebagian besar masyarakat Sumut. Sebab, memindahkan masjid akan kontraproduktif dan tak menyelesaikan masalah.
Ia mencontohkan, Masjid At-Thoyyibah di Jl. Multatuli, Medan, yang direlokasi ke tempat lain setelah dirobohkan oleh pihak pengembang.
Ternyata, di tempat yang baru, Masjid At-Thoyyibah tak lagi dipergunakan oleh masyarakat sekitar yang menentang masjid tersebut dipindah.
Karena itu, lanjut Leo, satu-satunya opsi bagi Masjid Al-Ikhlas adalah dibangun kembali di tempat semula.
"Kita tidak ingin lagi ada masjid yang seenaknya digusur oleh pengembang," tukasnya. (hidayatullah)
Tidak ada komentar