Ichsanudin Noorsy : Indonesia Masih Tunduk Mekanisme Pasar Bebas

Pengamat kebijakan publik Ichsanudin Noorsy menyatakan hingga saat ini Indonesia masih tunduk pada mekanisme pasar bebas yang disuarakan oleh negara-negara Barat salah satunya Amerika.

“Saya ingin `iqro` (membaca). Kami tidak ingin sekedar bicara melainkan ada bukti berupa data,” kata Ichsanudin di Diskusi Studi Kasus Liberalisasi Migas Pascakeputusan rapat paripurna DPR RI yang digelar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jatim di Asrama Haji Surabaya, Minggu.



Menurut dia, selama ini pihaknya mempelajari bahwa kebijakan pemerintah dengan berupaya menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu ada kaitannya dengan campur tangan dari negara asing dalam hal ini Amerika.

“Ada perintah melalui radiogram yang menyatakan ada arahan untuk melakukan perubahan UU Migas,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, ada upaya dari negara asing untuk meminimalkan peran Pemerintah Indonesia dalam sektor migas dan meningkatkan peran swasta dalam sektor migas.

“Mereka (Amerika) sangat lihai menjajah Indonesia. Bahkan mereka menggandeng kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan media massa untuk pembenaran. BLT (bantuan langsung tunai) sebagai pengganti kenaikan BBM adalah suap politik,” ujarnya.

Sementara anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, Jamal Aziz menambahkan, sikap partainya pada saat ramai-ramainya rencana kenaikan BBM sudah jelas yakni menolak berbagai bentuk upaya menaikkan harga BBM.

“Sebelum ramai dibahas, partai kami sudah menetapkan menolak kenaikan harga BBM. Bahkan pada saat rapat paripurna DPR, fraksi kami “walk out”,” katanya.

Menurutnya, jumlah fraksi Hanura di DPR hanya minoritas sehingga sulit melakukan perubahan atas kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. “Kami tegas dalam hal ini, beda dengan partai lain yang masih ada kompromi,” ujarnya.

Sementara itu, Dewan Pengurus Pusat (DPP) HTI Hafidz Abdurahman mengatakan kenaikan BBM adalah agenda asing. “Namun setelah gagal menaikkan BBM waktu lalu, pemerintah tidak habis akal dengan mengeluarkan kebijakan baru berupa mobil di atas 1.500 cc wajib memakai pertamax,” katanya.

Untuk itu, kata dia, HTI sendiri memiliki konsep APBN Khilafah, dimana dalam penerapan tata kelolahnya menggunakan hukum syariah. [antara/HTIPress/al-khilafah.org]