Hizbut Tahrir Menyelenggarakan Forum Tokoh Perempuan Dalam Rangka Menentang Imperialisme AS terhadap Perempuan di Asia Tenggara melalui KTT APEC dan Rezim Pasar Bebas
Rencana kedatangan Barack Obama yang kemudian diwakili John Kerry, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ke Bali Oktober ini, juga beberapa pemimpin negara besar lainnya untuk menghadiri forum KTT APEC 2013, menyiratkan dengan sangat jelas pertaruhan besar negara-negara raksasa Kapitalisme di kawasan yang mewakili 70% dari total perdagangan dunia saat ini.
"Kunjungan Menteri Luar Negeri AS John Kerry ke Bali pada bulan Oktober untuk menghadiri KTT APEC 2013 yang tentu akan mengedepankan kebijakan, perjanjian, atau inisiatif ekonomi pasar bebas dan akan semakin memperkuat imperialisme AS dan Barat dan hegemoni ekonomi kawasan, dan membawa keuntungan finansial kepada negara-negara Barat, sementara di sisi lain akan semakin memiskinkan dan mengeksploitasi rakyatnya, termasuk jutaan perempuan dan anak-anak."
Melalui APEC Women and The Economic Forum pada awal September 2013 bulan lalu, dengan lantang menyuarakan ‘Women as Economic Drivers’. Padahal menjadikan perempuan sebagai penggerak utama roda perekonomian, sejatinya adalah gerakan mengeksploitasi perempuan secara sistemik oleh Kapitalisme. Sehingga, dengan berkonsentrasi pada upaya memobilisasi perempuan dalam roda perekonomian hanya akan membuat perempuan sekedar memiliki daya beli dan tereskploitasi secara finansial menjadi pangsa pasar produk-produk perusahaan kapitalis barat melalui mekanisme pasar bebas.
Forum yang akan digelar oleh Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia bekerjasama dengan Central Media Office of Hizbut Tahrir ini akan berlangsung dari pukul 09.00 - 13.00 (waktu Indonesia) bertempat di Hotel Gren Alia Cikini, Jalan Cikini Raya No. 46, Jakarta Pusat.
"Kami mengundang insan media dan tokoh perempuan untuk menghadiri forum perempuan yang penting ini, yang akan mengekspos agenda ekonomi pasar bebas kapitalis yang berbahaya terhadap perempuan di Asia Tenggara dan dunia Muslim serta menghadirkan negara Khilafah yang murni hanya didasarkan pada konstitusi Islam sebagai satu-satunya sistem yang menawarkan hokum dan kebijakan ekonomi Islam yang sehat untuk menyelesaikan kemiskinan dan eksploitasi yang dihadapi perempuan di wilayah tersebut," ujar Dr. Nazreen Nawaz Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir dalam pernyataan persnya. [m/mhti/muslimah4khilafah/syabab/www.al-khilafah.org]
Tidak ada komentar