Jenderal Moeldoko Tolak Faham Neoliberal, Eggi: Ini Kejutan!

Eggi Sudjana

Ajakan Jenderal TNI Moeldoko kepada para ulama di Pekalongan untuk menolak faham neoliberal menuai kontroversi. Hal tersebut terjadi, karena belum pernah ada seorangpun Jenderal aktif dan Panglima TNI yang lantang berbicara mengenai faham neoliberal.


Praktisi Hukum Eggi Sudjana menilai, pernyataan Moeldoko tersebut seolah menampar eksistensi lembaga yang ia pimpin. “Ini kejutan. Mungkin Jenderal Moeldoko tersadar karena peran TNI selama ini dalam sistem neoliberal cuma ‘centeng’ (pembantu) para kapitalis,” ujar Eggi seperti dilansir LICOM, Minggu (09/02/2014).

Menurut Eggi, faham neoloberal yang diterapkan dalam sektor ekonomi harus menjadi musuh bersama. Sebab, paham inilah yang menjadikan ketimpangan ekonomi di mana-mana. “Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), 63.406 orang kaya Indonesia mempunyai tabungan di atas 5 milyar. Jika dijumlah secara keseluruhan, total tabungannya Rp 1.570,1 triliun. Itu belum termasuk aset bergerak maupun tidak bergerak. Akumulasi kekayaan properti yang sudah pasti lebih besar dari tabungan mereka. Dapat dibayangkan betapa kayanya mereka,” papar Eggi. Merekalah para cukong dan kapitalis di negeri ini.

Eggi juga menegaskan, bahwa 110 juta penduduk Indonesia berpedapatan 13.000 per hari. Total pendapatan per tahun adalah Rp. 13.000 dikalikan 360 dikalikan 110 juta. Sama dengan Rp 514,8 triliun. “Jadi, income orang miskin habis hanya untuk membeli makan setiap bulan dan tidak sempat diakumulasi menjadi tabungan. Berbanding terbalik dengan kondisi diatas, betapa miskinnya rakyat Indonesia yang 110 juta orang ini,” katanya lagi.

Ini berarti jumlah tabungan nasabah kaya mencapai 3 kali lipat dari pendapatan 110 juta penduduk miskin per tahun. Atau mencapai 37 kali lipat pendapatan 110 juta penduduk miskin setiap bulan. “Jangan lupa, orang-orang kaya ini juga punya tabungan di luar negeri. Di Singapura saja diduga jumlahnya mencapai Rp 1.500 trilyun,” tegas mantan kandidat Gubernur Jawa Timur ini.
 

“Ketimpangan ekonomi yang menimpa bangsa bukan hanya karena faktor minimnya tingkat pendidikan, tetapi lebih karena faktor sistem ekonomi neoliberal. Seperti kata Henry Veltemeyer yang menyatakan bahwa proses akumulasi kekayaan di satu sisi dan pemiskinan di sisi lain, bukan terjadi secara alamiah. Tetapi berdasarkan suatu desain kebijakan politik – ekonomi yang kini kita kenal sebagai Neoliberalisme dan Globalisasi Kapital,” kata Eggi Sudjana. [RM/Licom/www.al-khilafah.org]