Demokrasi Pintu Neoimperialisme
Imperialisme gaya baru (neoimperialisme) tidak datang dengan tiba-tiba. Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia M Ismail Yusanto menyebut, imperialisme ini masuk melalui legalisasi perundang-undangan. “Dan ini adalah produk demokrasi,” jelasnya.
William Blum, penulis buku America’s Deadliest Export Democracy menyebut demokrasi adalah alat dominasi Amerika Serikat atas seluruh dunia. Menurutnya, demokrasi merupakan alat untuk menguasai dunia demi kepentingan ekonomi dan ideologi.
Dalam rangka itu, kata Blum, tidak ada hal yang lebih mereka sukai selain menciptakan ulang dunia sesuai dengan imaji Amerika, dengan perusahaan bebas, ‘individualisme’, apa yang disebut dengan ‘nilai-nilai Yahudi-Kristen’, dan hal-hal lain yang mereka sebut sebagai ‘demokrasi’ sebagai unsur utamanya.
Melalui jalan demokrasi inilah, asing mendapatkan jaminan operasi di Indonesia karena sepak terjang mereka mengeruk kekayaan alam Indonesia mendapatkan legalitas melalui perundang-undangan. Makanya asing sangat berkepentingan dalam proses demokratisasi di Indonesia. Mereka ‘membantu’ merancangkan draft-draft perundang-undangan kepada pemerintah dan wakil rakyat seraya mengucurkan dana—yang bagi kalangan Indonesia dianggap besar. Hasilnya, produk demokrasi itu menjadi landasan hukum bagi usaha mereka merampok Indonesia.
Tak heran, begitu sulitnya Indonesia jika berhadapan dengan mereka. Freeport yang sudah tiga tahun tak membayar deviden bagi pemerintah Indonesia sebesar Rp 4,5 trilyun pun tak bisa ditagih. Malah ada rencana utang deviden itu diputihkan.
Dalam beberapa negosiasi dengan perusahaan asing, pemerintah kalah. Anehnya, pemerintah tak bisa memaksa perusahaan asing. Ingat perusahaan, bukan negara lho? Padahal mereka adalah representasi negara. Jadi siapa yang berkuasa?
Khilafah Jawaban
Imperialisme atau penjajahan adalah metode baku (thariqah) ideologi kapitalisme dalam menguasai negara lain. Maka, imperialisme modern ini, menurut Shiddiq Al Jawi, pengasuh rubrik Ustadz Menjawab Media Umat, hanya bisa dilawan oleh khilafah.
Menurutnya, ideologi hanya bisa dilawan dengan ideologi. Dan, khilafah mempunyai ketahanan ideologi yang mampu mencegah neoimperialisme. “Hanya dengan ketahanan ideologi Islam inilah, khilafah akan mampu menbendung segala bentuk neoimperialisme,” tandasnya.
Yang dimaksud ketahanan ideologi ini, jelasnya, adalah kemampuan yang dimiliki negara dan masyarakat untuk menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, berdasarkan akidah Islam dan syariah Islam, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
“Ketahanan ideologi Islam inilah yang menjadikan negara khilafah mampu mencegah atau membendung segala bentuk neoimperialisme,” tandas anggota Lajnah Tsaqafiyah DPP HTI ini.
Ia menjelaskan, ketahanan ideologi Islam terwujud dalam bentuk keterikatan negara dan masyarakat dengan ideologi Islam, yaitu akidah dan syariah Islam. Maka, jika ada ideologi atau sistem atau peraturan atau program atau apa pun yang bertentangan dengan akidah dan syariah Islam, yang hendak disusupkan atau dilaksanakan di negara khilafah, jelas ia akan tertolak dengan sendirinya.
“Demokrasi misalnya, akan tertolak dengan sendirinya. Karena demokrasi bertentangan dengan akidah Islam,” tandasnya. Soalnya, ada pertentangan mendasar antara demokrasi dan akidah Islam. Terutama dari segi konsep kedaulatan (as siyadah, sovereignty). Dalam demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat, yaitu manusia mempunyai hak tasyrii’ (menetapkan hukum). Sedangkan dalam akidah Islam, kedaulatan ada di tangan syariah. Yang mempunyai hak tasyrii’, hanyalah Allah SWT, bukan manusia. Firman Allah SWT (artinya), ”Menetapkan hukum hanyalah hak Allah,” (QS Al An’aam [6] : 57).
Oleh karena itu, lanjutnya, penjajahan dalam segala bentuknya, baik imperialisme lama berupa penjajahan fisik dengan jalan militer, maupun neoimperialisme melalui hegemoni politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer, juga akan tertolak dalam negara khilafah. Sebab imperialisme fisik jelas bertentangan dengan ideologi Islam (akidah dan syariah Islam). Karena Islam mewajibkan jihad (perang di jalan Allah) melawan kaum kafir yang menginvasi atau menduduki tanah kaum Muslimin. Firman Allah (artinya),”Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu.” (QS Al Baqarah [2] : 190).
Demikian pula neoimperialisme, kata Siddiq, jelas akan dilawan pula oleh Islam. Sebagai contoh, program utang luar negeri, yang menjadi instrumen neoimperialisme Barat dalam bidang ekonomi-politik untuk mengontrol negeri-negeri Islam. Utang luar negeri tertolak karena dua alasan, pertama, karena utang itu pasti mensyaratkan bunga yang merupakan riba yang diharamkan Islam (QS Al Baqarah [2] : 275). Kedua, karena utang itu pasti menetapkan syarat-syarat yang dimaksudkan untuk mengontrol kaum Muslimin. Ini juga diharamkan dalam Islam, sesuai firman Allah SWT (artinya),”Dan sekali-kali Allah tidak menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman.” (TQS An Nisaa` [4] : 141).
Ketahanan ideologi Islam ini, jelasnya, tidak dimiliki oleh negara demokrasi-sekuler saat ini, karena ideologinya sama saja dengan ideologi negara-negara Barat yang imperialis. “Kesamaan ideologi inilah yang dapat menjelaskan mengapa neoimperialisme dari Barat dapat berjalan mulus di Indonesia,” paparnya. [] Abu Nabhan
Dalam kitab, al-Mustadrak ‘ala as-Sahihain, al-Hakim mengeluarkan hadits: “Akan tiba pada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu, orang bohong dianggap jujur. Orang jujur dianggap bohong. Pengkhianat dianggap amanah. Orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu, orang “Ruwaibidhah” berbicara. Ada yang bertanya, “Siapa Ruwaibidhah itu?” Nabi menjawab, “Orang bodoh yang mengurusi urusan orang umum.” (HR al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala as-Shahihain, V/465).
Jadi, yang dimaksud oleh hadits Nabi di atas adalah, “akan datang tahun-tahun penuh kebohongan”. Kebohongan pada tahun-tahun itu terlalu banyak. Hadits ini sangat pas diterapkan dalam konteks sekarang, ketika kapitalisme, sekulerisme dan demokrasi berkuasa di muka bumi. Tahun-tahun penuh kebohongan tersebut tampak dengan jelas dalam sistem demokrasi.
Ketika demokrasi mengklaim Vox populi, vox Dei (Suara rakyat, suara tuhan), klaim itu nyata bohong. Demikian pula bahwa demokrasi katanya pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, ternyata juga bohong. Yang berkuasa adalah para cukong. Ketika demokrasi mengklaim kedaulatan di tangan rakyat, nyatanya rakyat tidak berdaulat. Yang berdaulat ternyata pemilik modal dan asing.
Sedangkan lafadz “Ruwaibidhah”, menurut Abu ‘Ubaidah, maknanya at-tafih, yaitu al-khasis al-haqir(tidak bernilai dan hina). Sedangkan Imam as-Syathibi menjelaskan, “Mereka mengatakan, bahwa dia adalah orang bodoh yang lemah, yang membicarakan urusan umum. Dia bukan ahlinya untuk berbicara tentang urusan khalayak ramai, tetapi tetap saja dia menyatakannya.” (As-Syathibi, al-I’tisham, II/681)
Penguasa ini hanyalah budak hawa nafsu dan dunia. Mereka mengibarkan bendera jahiliyyah, menyeru kepada ideologi dan isme sesat dan merusak. Mereka berambisi menjadi penguasa, padahal mereka adalah orang bodoh, tidak bermutu, fasik dan hina. Apakah penguasa negeri ini ‘ruwaibidhah’? Anda sendiri bisa menilainya! [] [www.al-khilafah.org]
Tidak ada komentar