Ketahanan Keluarga Rapuh karena Terjadi Disfungsi Keluarga Akibat MEA

Kamis, 25 November 2014 rombongan delegasi MHTI DPD I HTI DIY dipimpin oleh ibu Aeni Qori’ah melakukan kunjungan ke DPRD I DIY . Delegasi dari MHTI berjumlah 7 orang dengan didampingi Ustadz Fathul Islam beserta isteri dan Tofa Kurnia. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi Islam terkait pasar bebas yang berhubungan dengan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang akan diberlakukan.



Juru bicara delegasi MHTI Meti Astuti memaparkan bahwa MEA merupakan tantangan bagi keluarga, perempuan dan generasi. Lebih jauh Meti memaparkan bahwa dampak pasar bebas akan menjadikan ketahanan keluarga rapuh karena terjadi disfungsi anggota keluarga (anak, istri dan suami). “Akibat dari itu semua akan menjadikan keluarga terlibat dalam pembangunan ekonomi yang mengabaikan peran dan fungsi ideal keluarga. Sehingga perempuan akan secara massive masuk ke dunia kerja serta abai terhadap kewajibannya sebagai ibu dan manajer rumah tangga. Jika itu terjadi tidak bisa kita pungkiri kalau generasi akan terpapar oleh budaya dan gaya hidup Barat yang merusak sehingga mereka akan mengalami krisis identitas, rawan mengalami kekerasan fisik dan mental seksualnya, serta dampak buruk lainnya yang mengerikan,” imbuhnya.

Pasar bebas merupakan penjajahan ekonomi global yang harus kita cegah. Karena hal itu bertentangan dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Sebagai solusinya haruslah diterapkan politik ekonomi islam yang memiliki mekanisme yang rinci terkait pengaturan jaminan kebutuhan rakyat serta sumber daya ekonomi. Gagasan inilah yang ingin dibumikan dengan menyampaikan aspirasinya ke anggota dewan dari DPRD I DIY untuk bisa menyambungkan aspirasi tersebut ke tingkat yang lebih tinggi lagi (pemerintahan pusat). Meti Menegaskan, “Kami (HTI) berharap DPRD propinsi juga menyuarakan penolakan terhadap MEA, dan memberi tekanan kepada eksekutif untuk juga menolaknya. Dengan otonomi daerah, Pemda dan DPRD memiliki posisi tawar yang tinggi, membuat perda saja tidak akan mampu mencegah MEA masuk ke DIY. Maka butuh solusi komprehenshif untuk mengatasi MEA”.

Pihak DPRD I DIY yang diwakili Bp. Agus Setyawan dan Bp.Huda dari fraksi PKS menyambut antusias kunjungan tersebut. Beliau dengan tegas menyatakan penolakan terhadap MEA meski hal itu mungkin akan bertentangan dengan fraksi lain. Bahkan pak Huda dengan semangat meminta wartawan Radar Jogja yang saat itu hadir untuk mencatat dan mempublishnya. Mereka juga siap bertemu kembali dengan HTI untuk turut andil memberikan sumbangsih pemikiran dalam membuat rancangan peraturan yang akan diberlakukan.[Erie] [htipress/www.al-khilafah.org]