Ormas Islam & Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM

Jangan terpancing dengan pihak-pihak yang hendak mengalihkan isu. Tak lama lagi, 1 April 2012 nanti, pemerintah akan segera menaikkan harga BBM. Ayo kembali fokuskan pada persoalan rezim korup dan zalim. Dukung Tolak Kenaikan Harga BBM dan Tolak Liberalisasi Migas.



Kemarin, Kamis (15/3) siang, sejumlah ormas Islam dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri di Jakarta, berkumpul di kantor pusat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Crown Palace, Jl. Prof. Dr. Soepomoe, Jakarta Selatan, untuk menyatakan sikapnya terkait rencana Pemerintah SBY menaikkan harga BBM.

Seperti diberitakan media massa, Presiden SBY berdalih, salah satu lasan kenaikan harga BBM adalah akibat kenaikan harga minyak mentah dunia yang terus membumbung melampaui harga patokan dalam APBN. Bisa dipastikan, jika harga BBM benar-benar dilakukan, maka masyarakatlah yang akan menderita. Alih-alih akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, malah justru akan membebani rakyat. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya.

Juru bicara (Jubir) HTI Muhammad Ismail Yusanto yang didampingi sejumlah pimpinan ormas Islam, sebut saja seperti Achmad Michdan (Tim Pengacara Muslim), KH. Fikri Bareno (Matlaul Anwar), Ustadz Law Pengkun (Gema PITI), Mahladi (Hidayatullah) dan para tokoh pimpinan ormas lain serta beberapa perwakilan mahasiswa dari U, IPB, Unpad, UIN, dan UNJ, dalam pernyataan sikapnya menegaskan:

Ada 9 alasan rakyat Indonesia menolak kenaikan harga BBM:

1. Membuat rakyat semakin sengsara dan jumlah orang miskin meningkat karena menurunnya daya beli masyarakat.
2. Sebagian besar masyarakat menolak kenaikan harga BBM.
3. BBM sebagian besar dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah, karena itu kebijakan menaikkan harga BBM sangat tidak adil.
4. Kegagalan (inefesiensi) pemerintah dalam mengelola energy nasional membuat subsidi membengkak, namun kegagalan tersebut kemudian ditimpakan kepada rakyat dengan menaikkan harga BBM.
5. Kenaikan harga BBM hanya akan menguntungkan perusahaan minyak asing yang bergerak di sector hilir dan merugikan Pertamina sebagai BUMN milik negara.
6. Mayoritas (84%) pengelolaan migas di sector hulu saat ini dikuasai oleh swasta, khususnya pihak asing, padahal kekayaan alam dan energy adalah milik umum yang tidak boleh dikuasai individu/swasta.
7. Subsidi BBM membebani APBN adalah kebohongan penguasa atas rakyatnya.
8. Pembatasan subsidi BBM dan menaikkan harga BBM merupakan bagian dari upaya untuk meliberalisasikan sector migas secara total, baik sector hulu maupun hilir.
9. Haram bagi penguasa mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya sendiri dan menguntungkan asing. Penguasa seperti ini adalah penguasa boneka yang perintahnya tidak boleh diikuti dan ditaati.

Berkenaan dengan itu, sejumlah Ormas Islam menyatakan, menolak kenaikan harga BBM, juga program pembatasan BBM Bersubsidi. Disamping merugikan rakyat, kebijakan kapitalistik itu akan membuat negeri ini menjadi makin tidak mandiri. Oleh karenanya, harus segera dihentikan, dan sebagai gantinya, migas dan SDA lain dikelola dengan sistem yang sejalan dengan religiusitas umat Islam. Menurut syariah, migas harus dikelola oleh negara dimana hasilnya diperuntukkan bagi sebesar-besar kesejahteraan seluruh rakyat.

Ada beberapa agenda kegiatan HTI Tolak kenaikan harga BBM di beberapa kota besar di Indonesia, diantaranya: melalui kegiatan Majelis Buhuts Al-Islamiyah (MBI), yakni forum ulama untuk mengeluarkan pernyataan menolak kenaikan harga BBM dan liberalisasi migas yang akan dilakukan di tiga kota, yakni: Surabaya, Bandung, dan Jakarta (24/3), Banten, dan Jember-Jawa Timur.[al-khilafah.org]