BPJS Digugat, Inilah Jawaban Dinkes dan BPJS Kepulauan Riau
“Ini adalah bagian dari aspirasi masyarakat dan nantinya menjadi bahan evaluasi BPJS,” ungkap Kepala Pemasaran BPJS Kesehatan Divisi Regional II Suheri dalam talkshow Halqah Islam dan Peradaban (HIP) Edis ke-4, Ahad (2/3) di Aula Kantor Gubernur, Jl Basuki Rachmat, Tanjungpinang.
Sedangkan perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Bisri menyatakan program JKN melalui BPJS ini adalah kebijakan yang benar-benar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal kesehatan, bahkan pemerintah sangat meyakininya.
“Terkait adanya kekurangan, itulah bagian dari proses dan sifat relatif dalam kebijakan (UU) yang dibuat manusia,” ungkapnya di hadapan sekitar 130 pelajar, mahasiswa, guru, dosen, ulama, dokter, mubaligh, mubalighoh dan tokoh masyarakat.
Sedangkan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Bintan Ramli Hamid menyatakan kebijakan pemerintah terkait SJSN dan BPJS itu adalah bentuk lepas tanggung jawab negara dalam menjamin kesehatan masyarakat dengan melimpahkan pembiayaan pengobatan kepada rakyat dengan pungutan iuran (premi).
Dalam kesempatan itu, Ramli juga memberikan solusi yaitu dengan mengganti sistem kapitalis sekuler ini, dengan sistem Islam dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah.
“Khilafah akan mengelola sumber daya alam milik umat, yang hasilnya akan dijadikan kas negara, dan diperuntukkan untuk kemaslahatan umat seluruhnya, tidak hanya dalam hal kesehatan, namun juga meliputi masalah pendidikan, kesejahteraan hidup (ekonomi), dll,” tegasnya.
Spontan langsung disambut peserta dengan seruan takbir.[] Al Lukman/Joy [www.al-khilafah.org]
Tidak ada komentar